TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Muhammad Haniv mengancam akan membawa kasus pajak Google Asia Pacific Pte. Ltd., ke tahap penyidikan apabila perusahaan induk Google Indonesia itu tak segera menyerahkan data transaksinya. Dia mengatakan Google terus beralasan agar data transaksinya tak terlacak.

"Kalau ada terindikasi Anda mengulur waktu, bukan tak mungkin kami tak berani ke level penyidikan. Berarti ini semua akan terlibat dari kepolisian, jaksa," kata Haniv di kantornya, Senin, 16 Januari 2017.

Data transaksi Google tersebut antara lain memuat data kontrak iklan dan server. Menurut Haniv, dokumen ini penting untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan Google kepada pemerintah.

Baca : Jika Negosiasi Pajak Google Mentok, Apa yang Terjadi?

Sebelumnya, Google tak mau membayar pajak karena merasa total tagihan hanya mencapai Rp 337,5-405 miliar. Ditjen Pajak menghitung, penghasilan Google pada 2015 mencapai Rp 6 triliun dengan penalti Rp 3 triliun.

Kepada Ditjen Pajak, kata Haniv, Google beralasan data elektronik yang harus disetorkan terlalu banyak. Haniv menuding Google khawatir seluruh aktivitasnya sebagai badan usaha terbaca.

Berdasarkan penelusuran tim forensik pajak, Haniv mengklaim Google terbukti merupakan badan usaha tetap lantaran memiliki instalasi server. Dengan demikian, Google dianggap wajib membayar pajak dari transaksi bisnisnya.

Baca : Negosiasi Pajak Google Mentok, Ini Kata Dirjen Pajak

Akhir tahun lalu, pemerintah sempat membuka jalur negosiasi (settlement) agar Google mau menyerahkan laporan pajak dan membayar tagihannya. Upaya ini menemui jalan buntu. "Selama ini pendekatan dunia ke Google selalu end up dengan settlement bukan dari perhitungan pajak yang akurat," kata Haniv.

Haniv berharap Google akan menyerahkan dokumen elektronik tersebut akhir Januari ini. Pemerintah yakin Google akan tunduk sebelum dimulainya penyidikan kasus ini. "Kalau begitu kan nama dia jelek," ujar Haniv.

PUTRI ADITYOWATI