TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB KUMKM) mengalokasikan dana pinjaman atau pembiayaan dengan pola syariah sebesar Rp 600 miliar tahun ini. Dana itu disalurkan kepada mitra binaan di seluruh Indonesia, sejalan dengan rencana LPDB membentuk Direktorat Syariah pada tahun ini.

"Manfaatkan kesempatan emas ini dengan baik, apabila ada yang tidak tahu bagaimana cara mengajukan proposal silahkan nanti bertanya kepada kami," ujar Direktur Utama LPDB KUMKM, Kemas Danial dalam keterangan tertulisnya, Ahad, 15 Januari 2017.

Berdasarkan data LPDB, penyaluran dana bergulir dengan skema syariah mencapai Rp 1,48 triliun atau 18,31 persen per 31 Desember 2016. Sedangkan total dana bergulir sebesar Rp 8,08 triliun.

Baca : Antisipasi NPL, BNI Kalimantan Hindari Kredit Batubara

Sedangkan tahun ini, total dana bergulir yang akan disalurkan sebesar Rp 1,5 triliun. Dari jumlah tersebut Rp 600 miliar untuk pinjaman syariah, sisanya Rp 900 miliar untuk pinjaman konvensional."Tapi kalau misalnya syariah laku lebih banyak dan konvensional lambat kita bisa ambil dari konvensional,"ucap Kemas.

Teknis penyaluran pinjaman dengan pola syariah, LPDB akan berkejasama dengan Perhimpunan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Indonesia, atau Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS). Kemas juga membuka peluang kepada mitra untuk bisa mengakses dana bergulir langsung kepada LPDB asalnya memenuhi syarat yang ditentukan.

"Syariah itu hanya polanya saja, sumber daya manusianya itu-itu juga. Nah kerjasama dengan BMT ini, karena BMT salah satu strategi partner kita di daerah, mereka itu cukup berkembang sekarang. Di daerah itu BMT itu paling banyak," kata Kemas.

Kemas menjanjikan alokasi pinjaman syariah untuk Jepara, Jawa Tengah lebih besar, karena Jepara dikenal sebagai salah satu daerah dengan basis muslim terbesar. Dia berharap dengan bantuan dana stimulus dari pemerintah ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, serta menekan angka pengangguran dan kemiskinan.

Baca : OJK Akan Bentuk Lembaga Keuangan Syariah Baru di Pasar Modal

"Dengan datangnya kami ke Jepara ada pertumbuhan ekonomi, agar angka pengangguran dan kemiskinan ditekan, dan pertumbuhan ekonomi 5,1 persen nasional. Diharapkan Jepara bisa di atas 5,1 persen," ujar Kemas.

Kemas menegaskan bahwa tingkat kredit macet (non performing loan/NPL) LPDB-KUMKM masih di bawah 1 persen. Tahun 2016 NPL sudah turun menjadi 0,44 persen dari sebelumnya 0,47 persen . Dengan NPL yang rendah dapat mendorong pemerintah menambah alokasi dana bergulir.

"Kenapa NPL kami bagus, karena angsuran lancar. Dengan lancar mengembalikan dana bergulir maka NPL kecil. Kalau bagus pemerintah akan tambah modal, sehingga kami juga bisa tambah modal kepada bapak-ibu semuanya," tuturnya.

DESTRIANITA