Tom Lembong: Jangan Terprovokasi Isu Pekerja Asing

Reporter

Kamis, 12 Januari 2017 14:34 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Tri Kasih Lembong meminta masyarakat tidak termakan isu membanjirnya tenaga kerja asing (TKA). Kekhawatiran terkait penggunaan tenaga kerja asing yang berlebihan dan tidak proporsional dinilai kontraproduktif terhadap upaya pemerintah untuk menarik investor asing.

Untuk itu, Thomas mengingatkan agar berbagai pihak tetap menjaga agar diskusi terkait TKA dilakukan secara proporsional. “Jangan kita menjadi terobsesi dengan isu tenaga kerja asing ini sehingga malah kehilangan fokus pada isu-isu yang sebetulnya lebih kritis, lebih penting, seperti upaya untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia (TKI),” kata Tom sapaan akrab Thomas Lembong dalam keterangan tertulis, Kamis, 12 Januari 2017.

Baca Juga: DPR: Pemerintah Daerah Diminta Awasi Tenaga Kerja Asing

Pemerintah, kata Tom, menyadari bahwa penggunaan TKA cukup penting untuk menjamin kelangsungan proyek investasi yang akan dilakukan oleh investor. Penggunaan tenaga kerja asing hanya dilakukan di awal konstruksi, pada tahun pertama atau tahun kedua.

Sementara, Tom menjelaskan, di tahun ketiga penggunaan TKA sudah mulai berangsur-angsur berkurang dan di tahun keempat lebih banyak lagi yang dipulangkan. "Dan mereka mulai pelan-pelan mengalihkan kendalinya ke Tenaga Kerja Indonesia,” ujarnya.

Secara kalkulasi bisnis dari sisi operational cost, menurut Tom, mendatangkan TKA ini jauh lebih mahal daripada menggunakan tenaga kerja lokal. “Tenaga kerja asing itu hanya sementara karena tingginya biaya dan beratnya upaya untuk menghadirkan TKA," ucap Tom. Pemilik proyek atau investor itu pasti sesegera mungkin memulangkan TKA-nya ke negara asal, lebih cepat lebih baik.

Tom mengingatkan agar berbagai pihak tetap menjaga agar diskusi terkait tenaga kerja asing untuk dilakukan secara proporsional. “Jangan kita menjadi terobsesi dengan isu TKA ini sehingga kita malah kehilangan fokus pada isu-isu yang sebetulnya lebih kritis, lebih penting, seperti upaya untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia.”

Baca: Nasib Pilu ABK Indonesia di Kapal Asing, Minum Air dari...

Mantan Menteri Perdagangan tersebut menegaskan bahwa porsi TKA di Indonesia masih sangat minim bila dibandingkan dengan penggunaan tenaga kerja asing oleh negara-negara tetangga. "Jadi sangat-sangat jauh di bawah negara tetangga, negara saingan kita seperti Singapura dan Thailand." ujarnya.

Singapura, kata Tom, sampai lebih dari 20 persen dari pekerjanya adalah TKA, Malaysia di atas 5 persen, Thailand juga di atas 5 persen."Kita baru 0,1 persen, jadi kita masih ketinggalan dibanding negara saingan dalam memanfaatkan tenaga kerja asing," ucap Tom.

Tom menjelaskan penggunaan TKA yang jumlahnya masih sangat kecil tidak perlu menimbulkan kekhawatiran yang berlebihan. "Kita ini kan bangsa yang besar. Masa dengan 254 juta jiwa, kita takut kepada orang asing di Tanah Air kita sendiri, kan nggak mungkin," katanya.

Sementara, kata Tom, masih ada 6,5 juta orang Indonesia di luar yang menjadi TKA di negara lain dan sangat-sangat mampu bersaing di sana. "Masa kita nggak mampu bersaing di negara sendiri? Ya kan nggak masuk akal.”

Baca: Melawan Tengkulak, Petani Malang Jual Cabai Rp 35 ribu

Tom menilai bahwa berbagai pihak harus mengedepankan semangat positif, transparan, serta komunikatif dalam dialog publik soal segala hal termasuk soal tenaga kerja asig. “Kita harus mulai jujur soal infrastruktur kita. Soal regulasi kita yang masih tumpang tindih dan berlebihan, makanya kita masih harus terus rajin meneliti regulasi. Bagaimana negara-negara lain itu masih lebih mudah berbisnis daripada berbisnis di Indonesia,” katanya.

Terkait langkah pemerintah untuk melakukan penertiban TKA yang melanggar, menurut Tom, BKPM juga akan memastikan ketaatan investor dalam koridor regulasi dan hukum yang ada. "Kami juga akan paling kenceng untuk menertibkan hal itu," ucapnya.

Pada tahun 2016, BKPM menetapkan target realisasi investasi sebesar Rp 594,8 triliun yang diperkirakan akan menyerap 1,25 juta TKI langsung selama 2016. Berdasarkan data hingga kuartal III 2016, investasi di sektor sekunder menyumbang 60 persen lapangan kerja baru yang telah menyerap 572 ribu TKI langsung, diikuti oleh sektor primer (24 persen) dan sektor tersier (16 persen).

SETIAWAN ADIWIJAYA

Berita terkait

Cara dan Syarat Kerja Legal bagi Orang Asing di Indonesia

11 hari lalu

Cara dan Syarat Kerja Legal bagi Orang Asing di Indonesia

Ketahui cara dan syarat kerja legal bagi orang asing di Indonesia. Pastikan Anda memenuhi beberapa persyaratan yang sudah ditentukan. Ini ulasannya.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jasa Marga Diskon Tarif Tol 20 Persen di Mudik Lebaran, 4 Menteri Dipanggil MK terkait Bansos Jelang Pilpres?

33 hari lalu

Terkini: Jasa Marga Diskon Tarif Tol 20 Persen di Mudik Lebaran, 4 Menteri Dipanggil MK terkait Bansos Jelang Pilpres?

PT Jasa Marga (Persero) Tbk. memberikan diskon tarif tol sebesar 20 persen untuk arus mudik dan balik Lebaran 2024.

Baca Selengkapnya

Deputi BKPM Beberkan Awal Mula Masuknya PIK 2 dan BSD sebagai PSN Jokowi

38 hari lalu

Deputi BKPM Beberkan Awal Mula Masuknya PIK 2 dan BSD sebagai PSN Jokowi

Deputi BKPM Nurul Ichwan buka suara perihal awal mula masuknya pengembangan kawasan PIK 2 dan BSD ke dalam PSN baru.

Baca Selengkapnya

BKPM Sebut Perusahaan AS Tertarik Pakai Perut Bumi Indonesia untuk Carbon Capture and Storage

39 hari lalu

BKPM Sebut Perusahaan AS Tertarik Pakai Perut Bumi Indonesia untuk Carbon Capture and Storage

Perusahaan minyak dan gas dari Singapura dan Amerika sudah tertarik berinvestasi ke carbon capture and storage (CSS) di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Rekam Jejak Menteri Bahlil Lahadalia yang Diduga Jual-Beli Izin Tambang

5 Maret 2024

Rekam Jejak Menteri Bahlil Lahadalia yang Diduga Jual-Beli Izin Tambang

Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, melaporkan Tempo ke Dewan Pers pada Senin lalu. Berikut ini rekam jejak Bahlil Lahadalia hingga menjadi Menteri Investasi.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Perpanjang Bebas PPnBM Mobil Listrik, Mobil Impor Wajib Dapat Surat Persetujuan BKPM

22 Februari 2024

Sri Mulyani Perpanjang Bebas PPnBM Mobil Listrik, Mobil Impor Wajib Dapat Surat Persetujuan BKPM

Menteri Keuangan Sri Mulyani telah meneken perpanjangan bebas PPnBM bagi kendaraan listrik. Termasuk untuk impor CKD maupun CBU.

Baca Selengkapnya

TPN Ganjar - Mahfud Sebut Hilirisasi Dimanfaatkan Tenaga Kerja Asing

3 Februari 2024

TPN Ganjar - Mahfud Sebut Hilirisasi Dimanfaatkan Tenaga Kerja Asing

Dewan Pakar TPN Ganjar - Mahfud, Sonny Keraf, mengkritik bahwa manfaat hilirisasi lebih dirasakan tenaga kerja asing.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Guyur BLT hingga Naikkan Gaji ASN, TNI, dan Polri; SP Indofarma Minta Erick Thohir Selamatkan Perusahaan

31 Januari 2024

Terkini: Jokowi Guyur BLT hingga Naikkan Gaji ASN, TNI, dan Polri; SP Indofarma Minta Erick Thohir Selamatkan Perusahaan

SP Indofarma menggeruduk Kantor Kementerian BUMN hari in. Mereka berunjuk rasa dan menuntut Menteri BUMN Erick Thohir menyehatkan perusahaan.

Baca Selengkapnya

Bahlil Pamer Capaian Investasi Hasil Hilirisasi dan Industrialisasi, Sindir Tom Lembong

31 Januari 2024

Bahlil Pamer Capaian Investasi Hasil Hilirisasi dan Industrialisasi, Sindir Tom Lembong

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia pamerkan nilai investasi lima tahun terakhir. Ia juga menyindir Tom Lembong dengan membandingkan capaiannya tersebut.

Baca Selengkapnya

Luhut Sebut Tom Lembong Tak Bisa Selesaikan Sistem OSS, Ekonom: Ada Miskoordinasi

28 Januari 2024

Luhut Sebut Tom Lembong Tak Bisa Selesaikan Sistem OSS, Ekonom: Ada Miskoordinasi

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) menanggapi pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang menyerang balik Tom Lembong.

Baca Selengkapnya