TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro meminta pemerintah daerah untuk meningkatkan inovasi. Hal itu, menurut dia, penting karena APBN tidak dapat membiayai seluruh kebutuhan daerah.
"Tapi, jangan bayangkan inovasi harus sesuatu yang hi-tech. Inovasi juga tidak harus sesuatu yang besar. Inovasi bisa dimulai dari sesuatu yang simpel," ujar Bambang saat membuka Seminar Nasional Pembangunan Inovatif di Gedung Bappenas, Jakarta Pusat, Rabu, 11 Januari 2017.
Bambang mencontohkan, ketika pelayanan investasi di daerah belum rapi, investor merasa kesulitan. Kemudian, terdapat ide dari beberapa kabupaten untuk menciptakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). "Karena sukses, ini memicu standar PTSP nasional," tuturnya.
Menurut Bambang, apabila inovasi yang diciptakan daerah terbukti manjur dan efektif, inovasi tersebut dapat menjadi inisiatif di tingkat nasional. "Bahkan sekarang, investasi harus PTSP. Kalau dulu hanya inisiatif, sekarang sudah menjadi keharusan," ujar Bambang.
Namun, menurut Bambang, pemerintah daerah mesti memahami kearifan lokal yang ada di daerahnya sebelum membuat inovasi. "Kita harus pahami kebutuhan masyarakatnya apa dan kemampuan daerahnya seperti apa. Dari situlah kita kemudian memformulasi inovasi kebijakan publik," katanya.
Peran Lembaga Riset Independen Dorong Kebijakan Inklusif
21 Februari 2022
Peran Lembaga Riset Independen Dorong Kebijakan Inklusif
Lembaga riset independen melakukan riset hingga dapat menghasilkan produk pengetahuan, lalu mengadvokasi kepada lembaga pemerintahan agar dapat mendorong pada hasil kebijakan yang inklusif.
Mengulas Swakelola Tipe III antara Pemerintah dan Ormas
23 November 2021
Mengulas Swakelola Tipe III antara Pemerintah dan Ormas
Swakelola Tipe III baru berjalan sejak 2018. Masih banyak pihak ormas dan pemerintah yang belum memahaminya. Sosialisasi penggunaan dan manfaat patut digencarkan.
Integrasi Risiko Dalam Investasi Kelautan dan Perikanan
16 Juli 2021
Integrasi Risiko Dalam Investasi Kelautan dan Perikanan
Setiap bentuk investasi bidang perikanan, pesisir dan laut harus berbasis kemampuan daya dukung, kemampuan resilience ekosistem dan berdampak luas bagi ekonomi masyarakat
Ada tiga isu yang sangat strategis yakni harmonisasi kewenangan dan kordinasi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, serta harmonisasi Rencana Pengelolaan Perikanan setiap WPP.
Integrasi Risiko Dalam Investasi Kelautan dan Perikanan
15 Juli 2021
Integrasi Risiko Dalam Investasi Kelautan dan Perikanan
Setiap bentuk investasi bidang perikanan, pesisir dan laut harus berbasis kemampuan daya dukung, kemampuan resilience ekosistem dan berdampak luas bagi ekonomi masyarakat.
