TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah dinilai perlu mengembangkan usaha rumput laut dari mulai sektor hulu hingga hilirnya yang terintegrasi dengan melibatkan para pelaku usaha serta dunia industri untuk meningkatkan daya saing.

Ketua Umum Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI) Safari Azis dalam diskusi Pengembangan Hulu-Hilir Komoditas Rumput Laut Nasional mengatakan bahwa pengambilan kebijakan oleh pemerintah sudah selayaknya melibatkan seluruh pelaku usaha dan bukan hanya bertumpu pada satu elemen pelaku yakni dunia industri.

"Penguatan daya saing pelaku usaha harus dilakukan secara komprehensif dan berkesinambungan, difasilitasi oleh pemerintah sehingga komunikasi bisnis bisa terjalin dengan baik," kata Safari, di Jakarta, Selasa, (10 Januari 2017).

Pengembangan usaha rumput laut secara berkelanjutan, diperlukan insentif khusus dan kemudahan dalam mendapatkan bibit unggul, bahan penolong dan teknologi pengolahan terkini, sistem logistik yang efisien dan jaringan pasar serta pembiayaan yang murah dan efektif.

Menurut Safari, jika pemerintah berkeinginan untuk mendorong berkembangnya sektor industri dan mendapatkan nilai tambah, perlu ada persiapan yang matang. Persiapan tersebut khususnya untuk daya saing dan akses pasar yang mayoritas berada di luar negeri.

Kondisi industri dalam negeri khususnya untuk formulasi masih terbilang kecil. Rumput laut hasil produksi tersebut harus melalui industri formulasi terlebih dahulu sebelum dijadikan bahan campuran untuk produk lain yang memiliki nilai tambah tinggi seperti makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik dan lain-lain.

"Industri ini melibatkan riset dan pengembangan, serta penggunaan teknologi yang tepat," kata Safari.

Menurut Peneliti Universitas Diponegoro Widodo Maruf, perlu adanya harmonisasi dalam pembuatan kebijakan untuk menghindari kepentingan sektoral, khususnya dalam upaya pengembangan usaha hulu-hilir rumput laut dalam negeri tersebut.

"Jangan Cuma soal budidaya, dan jangan hanya soal hilir. Harus harmonis antara keduanya," kata Widodo.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto meminta pemerintah untuk melakukan kajian, konsultasi publik, sinkronisasi dan sosialisasi dalam menentukan peta jalan yang akan dibuat.

"Kami berharap pemerintah bisa mempercepat proses revisi semua peraturan yang menghambat pengembangan sektor ini," kata Yugi.

Kadin menilai, beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dianggap kontraproduktif bagi pengembangan sektor kelautan nasional khususnya untuk ekspor rumput laut. Peta jalan yang masih dirancang oleh pemerintah, diharapkan benar-benar memperhatikan kajian mendalam terhadap suatu komoditas tertentu.

Berdasar data statistik Kementerian Kelautan dan Perikanan, total produksi rumput laut dalam negeri mencapai 1,12 juta ton pada 2015. Dari jumlah total produksi tersebut, sebanyak 21 persen atau 236,9 ribu ton diekspor ke berbagai negara, dengan komposisi sebanyak 97 persen berupa bahan baku dan sisanya berupa produk olahan.

Dengan komposisi ekspor tersebut, sektor hulu rumput laut menyumbang devisa kurang lebih sebanyak 160,4 juta dolar Amerika Serikat, sementara dari sektor hilir sebesar 45,0 juta dolar AS atau sebesar 22 persen dari total ekspor komoditas tersebut.

ANTARA