TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan menargetkan penyerapan anggarannya untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 mencapai 90 persen atau naik dari capaian 2016 yaitu 83 persen.
Sekretaris Jenderal Kemenhub Sugihardjo dalam bincang-bincang di Jakarta, Selasa (10 Januari 2017), mengatakan pagu anggaran Kemenhub dalam ABPN 2017 yaitu Rp46 triliun.
"Kita menargetkan sampai akhir Maret proyek yang sudah lelang 90 persen, sementara yang sudah kontrak 70 persen," katanya.
Sugihardjo mengaku optimistis target penyerapan anggaran tersebut akan tercapai karena pada akhir Desember 2016 telah dilakukan lelang tidak mengikat untuk sejumlah proyek serta penyiapan data dukung serta kelengkapan dokumen dan melakukan kontrak tahun jamak atau multiyears.
"Terutama untuk data dukung lingkungan, sudah clear (selesai) di akhir tahun, selain itu juga mempercepat proses lelang dengan bentuk kontrak multiyears diawali dengan lelang tidak mengikat akhir tahun lalu," katanya.
Hingga saat ini, dia menyebutkan, perkembangan proyek yang sudah kontrak yaitu 34 persen, terutama proyek-proyek dengan kontrak tahun jamak di mana sudah tidak perlu lelang lagi, seperti untuk pembelian pesawat latih oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemenhub dan pembelian kapal.
Terkait upaya penyerapan anggaran di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, Sugihardjo mengatakan, untuk tahun ini pihaknya optimistis penyerapan anggaran akan lebih cepat karena pembebasan lahan dan kontrak tahun jamak sudah selesai, contohnya untuk proyek jalur dwiganda atau double-double track Manggarai-Cikarang.
"Tahun kemarin terganjal soal tanah dan multiyears, selain itu kita juga akan mengganti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan yang lebih kompeten, mengerti regulasi dan administrasi," katanya.
Pasalnya, lanjut dia, Ditjen Perkeretaapian Kemenhub merupakan sektor dengan penyerapan terendah pada tahun anggaran 2016, yaitu 60,6 persen, sementara sektor lainnya mencapai rata-rata 90 persen.
Sementara itu, dari sektor Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mendapat alokasi Rp4,27 triliun untuk Anggaran 2017.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Pudji Hartanto Iskandar mengatakan anggaran tersebut terdiri dari pembangunan prasarana jalan dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP), perlengkapan jalan dan subsidi operasional.
"Pada tahun ini, tantangan yang dihadapi oleh Ditjen Perhubungan Darat akan semakin berat, oleh karenanya untuk Tahun Anggaran 2017 pengelolaan anggaran harus lebih optimal sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat," katanya.
Pada Tahun Anggaran 2017, terdapat beberapa kegiatan yang menjadi strategi atau quick win Ditjen Perhubungan Darat, antara lain penyelesaian peralihan kewenangan terminal dan jembatan timbang, uji berkala oleh swasta, serta pembangunan kapal untuk mendukung daerah wisata Toba.
"Tidak pernah bosan, saya sampaikan kepada teman-teman pengelola anggaran, bahwa uang yang digunakan adalah uang rakyat, ada pertanggungjawabannya. Jangan sampai terjadi kebocoran dalam penggunaannya, jangan sampai ada pungli dan korupsi di dalamnya," ujarnya.
Dia menambahkan pihaknya mengedepankan tindakan preventif untuk mengeliminasi kerugian negara, sebelum muncul kejadian yang tidak diinginkan.
ANTARA
