TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, setiap pegawainya mesti menjunjung tinggi kredibilitas. Hal ini disampaikan kepada jajarannya dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Keuangan hari ini.

Pemerintah, kata Sri Mulyani, ingin instrumen fiskal yang kredibel. "Artinya apa? Kredibel itu ya dipercaya. That's credibility," ujarnya di kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa, 10 Januari 2017. "Mengelola keuangan negara, Anda tidak bisa jadi tukang obat. Because, setiap yang Anda omongkan akan diuji dan dilihat. They are going to look."

Apalagi, menurut Sri Mulyani, seluruh data penerimaan negara diletakkan di situs resmi Kementerian dengan adanya kemajuan teknologi. "Wartawan setiap hari lihat. Setiap saya keluar dari gedung ditanya, 'Bu, kenapa pajaknya cuma sekian?' We are all in the dashboard now. Semakin kita transparan, semakin kita dituntut untuk kredibel," katanya.

Sri Mulyani menuturkan, dalam APBNP 2016, kementeriannya mengoreksi penerimaan dan belanja agar APBN lebih kredibel. "Defisit bisa didanai dan tidak melanggar undang-undang. Bisa saja kita mendanai tapi melanggar undang-undang. Namun kita tidak hanya bicara tabel. Kita bicara dimensi ekonomi, sosial, politik, dan hukum dari seluruh pengelolaan keuangan negara."

Menurut Sri Mulyani, APBN memiliki ciri khas. Dalam APBN, penerimaan adalah estimasi. "Seakurat apa pun, penerimaan adalah proyeksi. Pajak, bea-cukai, mesti terus ditingkatkan," tuturnya. Meski begitu, artinya tidak bisa 100 persen presisi. Sebaliknya, belanja adalah komitmen. "Jadi, penerimaan tidak persis, belanja persis. Makanya, kita harus terus-menerus mengelola."

ANGELINA ANJAR SAWITRI