TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk M. Choliq mengatakan manajemen segera menerbitkan surat utang atau obligasi sebesar sekitar Rp 2,1 triliun.

"Ada (obligasi). Bulan ini sudah diproses Rp 2,1 triliun. Diharapkan bulan ini sudah masuk OJK (Otoritas Jasa Keuangan)," kata M. Choliq saat ditemui di kantor Kementerian Perhubungan, Ahad, 8 Januari 2017.

Adapun dana itu akan digunakan untuk melanjutkan pembiayaan kebutuhan pembangunan light rail transit (LRT) Palembang. Karena pembangunan ini ditaksir menghabiskan dana sekitar Rp 500 miliar per bulan, sehingga dalam satu tahun ini diperkirakan pihaknya akan menghabiskan dana sekitar Rp 6 triliun.

"LRT itu yang jelas per bulan saya perkiraan Rp 500 miliar untuk Palembang saja. Setahun ini akan habis Rp 6 triliun. Ya nanti obligasi lagi, kan Rp 2,1 triliun baru Januari," kata Choliq.

Choliq menuturkan sisa dana obligasi yang dibutuhkan, yakni sekitar Rp 3,9 triliun akan dikeluarkan dalam bentuk penerbitan obligasi berkelanjutan tahun ini.

"Utang saya leverage-nya masih di bawah 1. Ekuitas saya sudah Rp 17 triliun. Utang baru Rp 11-12 triliun. Masih di bawah 1, syaratnya boleh 2,2 kali," kata dia.

Alasan penerbitan obligasi itu, kata Choliq, juga berhubungan dengan percepatan pembangunan LRT Palembang, yang harus dipercepat karena ditargetkan selesai pada 2018. "Asian Games 2018 harus jadi," ucapnya.

PT Waskita Karya (Persero) Tbk mendapat mandat untuk melaksanakan pembangunan kereta api ringan atau LRT Palembang dengan rute Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II-Kompleks Olahraga Jakabaring untuk penyelenggaraan Asian Games 2018.

Choliq menambahkan, saat ini proyek pembangunan proyek itu telah mencapai 35 persen dengan menghabiskan dana Rp 4 triliun dari total seluruhnya sekitar Rp 12,59 triliun. "35 persen kali sekitar Rp 13 T, ya sekitar Rp 4 triliun lah," ucap Choliq.

Namun kata dia, pembangunan itu baru dibiayai perusahaan dan belum didanai pemerintah. Manajemen Waskita akan rapat dengan pemerintah soal pendanaan ini.

"Itu akan dibicarakan kemudian, bayarnya gimana caranya. Minggu depan baru dirapatkan di Watimpres (Dewan Pertimbangan Presiden)," ucap Choliq.

Choliq mengaku pihaknya tidak merasa keberatan dengan mandat itu meski pemerintah belum membayar. Waskita menggunakan anggaran perusahaan untuk pembangunan LRT ini.

"Tidak ada problem, enggak memberatkan. Waskita juga miliknya negara, yang ngurus juga negara," katanya.

DESTRIANITA