Diserbu Cina, Empat BUMN Siap Produksi Cangkul

Reporter

Kamis, 5 Januari 2017 16:39 WIB

Gubernur Ahmad Heryawan membawa cangkul untuk penanaman pohon di apartemen transit Rancaekek di Desa Cangkuang, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 29 Desember 2015. Provinsi Jawa Barat dan Kemenpera membuat 6 twin block apartemen yang diperuntukan bagi pekerja industri berpenghasilan rendah di sekitar Rancaekek. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Jakarta - Empat perusahaan BUMN siap mendukung produksi cangkul yang akan dibuat industri dalam negeri. Kerja sama ini tertuang dalam nota kesepahaman bersama (MOU) tentang Pemenuhan Kebutuhan Bahan Baku Peralatan Pertanian dengan Kementerian Perindustrian yang diteken Kamis, 5 Januari 2017.

Empat perusahaan BUMN itu adalah PT Krakatau Steel, PT Boma Bisma Indra, PT Sarinah, dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. "Kami hanya butuh waktu tujuh menit saja untuk memenuhi bahan baku sebanyak 20 ribu cangkul,” kata Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Sukandar di Jakarta, Kamis.

Baca: Perajin Lokal Belum Terpengaruh Impor Cangkul dari Cina

Menurut Sukandar, dengan total kapasitas perusahaan saat ini, pihaknya cukup mudah memenuhi kebutuhan bahan baku bagi industri kecil dan menengah yang akan memproduksi alat perkakas pertanian non-mekanik. Sementara itu, Direktur Utama PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Agus Andiyani menyampaikan, dengan adanya komitmen MOU ini, pihaknya tidak akan menggunakan lagi izin impor alat perkakas pertanian.

Hal tersebut dilakukan untuk mendukung langkah pemerintah meningkatkan produksi alat perkakas pertanian dalam negeri dengan harga yang kompetitif sekaligus menghidupkan iklim usaha bagi industri kecil dan menengah (IKM). “PPI siap memasok ke seluruh pelosok Tanah Air dengan 34 cabang yang kami miliki,” tutur Agus.

Baca: Pemerintah Tunjuk Tiga BUMN Penuhi Kebutuhan Cangkul

Selain itu, Direktur Utama PT Boma Bisma Indra (Persero) Rahman Sadikin mengakui akan mampu mengisi kekosongan produksi alat perkakas pertanian non-mekanik yang saat ini sudah bisa dikerjakan IKM. “Kami memiliki kapasitas produksi sebanyak 250 ribu unit cangkul per bulan, yang kami garap di pabrik Pasuruan dengan luas 7 hektare. Ini yang akan dimanfaatkan sebagai penunjang produksi alat-alat pertanian dalam negeri,” katanya.

Hal senada disampaikan Direktur Utama PT Sarinah (Persero) GNP Sugiarta Yasa. Ia mengaku siap berupaya membantu pemerintah mengurangi ketergantungan produk impor, khususnya pada alat perkakas pertanian non-mekanik. “Kami juga akan membantu distribusinya, sehingga para petani mudah mendapatkan alat-alat yang diperlukan,” ujarnya.

Pada akhir Oktober 2016, cangkul asal Cina membanjiri pasar dalam negeri. Impor cangkul itu dilakukan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) dengan alasan tingginya kebutuhan dalam negeri.

ANTARA


Berita terkait

Sempat Meroket Tajam, Harga Bawang Merah Berangsur Turun di Sejumlah Daerah, Ini Fakta-faktanya

53 menit lalu

Sempat Meroket Tajam, Harga Bawang Merah Berangsur Turun di Sejumlah Daerah, Ini Fakta-faktanya

Harga bawang merah mulai mengalami penurunan di sejumlah daerah.

Baca Selengkapnya

Trenggono Sebut Perbankan Ogah Danai Sektor Perikanan karena Rugi Terus

9 jam lalu

Trenggono Sebut Perbankan Ogah Danai Sektor Perikanan karena Rugi Terus

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa sektor perikanan kurang mendapat dukungan investasi dari perbankan. Menurut dia, penyebabnya karena perbankan menghindari resiko merugi dari kegiatan investasi di sektor perikanan itu.

Baca Selengkapnya

Sidang Syahrul Yasin Limpo, KPK Hadirkan 4 Saksi

20 jam lalu

Sidang Syahrul Yasin Limpo, KPK Hadirkan 4 Saksi

Tim Jaksa KPK menghadirkan empat saksi pada sidang lanjutan bekas Menteri Pertanian (Kementan) Syahrul Yasin Limpo (SYL)

Baca Selengkapnya

Novel Baswedan Sebut Jika Polda Metro Jaya Tahan Firli Bahuri Bisa jadi Pintu Masuk Kasus Lainnya

5 hari lalu

Novel Baswedan Sebut Jika Polda Metro Jaya Tahan Firli Bahuri Bisa jadi Pintu Masuk Kasus Lainnya

Novel Baswedan menjelaskan, jika Firli Bahuri ditahan, ini akan menjadi pintu masuk bagi siapa pun yang mengetahui kasus pemerasan lainnya.

Baca Selengkapnya

Kesaksian Permintaan Uang dari Syahrul Yasin Limpo Saat Jadi Mentan, untuk Perawatan Kecantikan Anak hingga Kado

6 hari lalu

Kesaksian Permintaan Uang dari Syahrul Yasin Limpo Saat Jadi Mentan, untuk Perawatan Kecantikan Anak hingga Kado

Sejumlah pejabat Kementerian Pertanian dihadirkan sebagai saksi di sidang lanjutan dugaan pemerasan dan gratifikasi oleh Syahrul Yasin Limpo.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Masih Proses Dugaan Pelanggaran Etika oleh Dua Pimpinan Komisi Antikorupsi

7 hari lalu

Dewas KPK Masih Proses Dugaan Pelanggaran Etika oleh Dua Pimpinan Komisi Antikorupsi

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi masih memeriksa dugaan pelanggaran etika oleh dua pimpinan KPK.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Syahrul Yasin Limpo Jelaskan Poin Keberatan terhadap Kesaksian Eks Ajudan Panji Harjanto

7 hari lalu

Kuasa Hukum Syahrul Yasin Limpo Jelaskan Poin Keberatan terhadap Kesaksian Eks Ajudan Panji Harjanto

Kuasa hukum bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo Djamaludin Koedoeboen, menuturkan poin keberatan terhadap kesaksian eks ajudan Panji Harjanto.

Baca Selengkapnya

Sidang Syahrul Yasin Limpo Ungkap Beberapa Rahasia, Termasuk Permintaan Firli Bahuri Rp 50 Miliar

8 hari lalu

Sidang Syahrul Yasin Limpo Ungkap Beberapa Rahasia, Termasuk Permintaan Firli Bahuri Rp 50 Miliar

Beberapa rahasia terungkap saat sidang Syahrul Yasin Limpo, termasuk adanya permintaan Rp 50 miliar dari Ketua KPK saat itu Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya

Eks Ajudan Syahrul Yasin Limpo Ungkap Ada Permintaan Uang Rp 50 Miliar dari Firli Bahuri

12 hari lalu

Eks Ajudan Syahrul Yasin Limpo Ungkap Ada Permintaan Uang Rp 50 Miliar dari Firli Bahuri

Eks ajudan Syahrul Yasin Limpo mengetahui adanya permintaan uang sebesar Rp 50 miliar dari mantan Ketua KPK Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya

Usut TPPU Syahrul Yasin Limpo, KPK Panggil Kepala Biro Umum Setjen Kementan

28 hari lalu

Usut TPPU Syahrul Yasin Limpo, KPK Panggil Kepala Biro Umum Setjen Kementan

KPK memanggil Kabiro Umum Setjen Kementan sebagai saksi dalam penyidikan TPPU Syahrul Yasin Limpo.

Baca Selengkapnya