Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama rombongan disambut para pedagang di Pasar Pharaa, Sentani, Jayapura, Papua, 27 Desember 2014. TEMPO/Cunding Levi
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menilai Indonesia mempunyai potensi besar dalam membuat terobosan di sektor energi terbarukan. Agar usaha menekan ketergantungan BBM berjalan mulus, kata Jokowi, perlu ada perhatian serius, seperti melakukan riset. "Ini yang sampai sekarang, menurut saya, belum diseriusi secara baik," ucapnya dalam sidang paripurna kabinet, Jakarta, Kamis, 5 Januari 2017.
Presiden mengakui, saat ini setengah dari BBM yang dikonsumsi masyarakat merupakan impor. Ke depan, Jokowi ingin ketergantungan akan impor dikurangi. Salah satu solusi yang ditawarkan ialah pemanfaatan energi terbarukan.
Dia berujar, ketersediaan energi nasional menjadi faktor penting mengurangi ketimpangan ekonomi. Karena itu, memasuki 2017, pemerintah akan berupaya mempercepat pemerataan pembangunan di sektor energi. Ada dua bidang yang menjadi perhatian pemerintah, yaitu bahan bakar satu harga di Indonesia dan peningkatan akses listrik di perbatasan.
"Kami tidak boleh biarkan rakyat di Papua dan daerah terpencil mengalami ketidakadilan," tutur Jokowi. Upaya mempercepat pemerataan energi, kata dia, mesti dibarengi dengan ketersediaan pasokan.
Di bidang listrik, Presiden mengatakan perlu ada hitung-hitungan lagi mengenai proyek 35 ribu megawatt. Namun penghitungan ulang bukan berarti menurunkan target 35 ribu MW. "Konsumsi listrik per kapita di Indonesia masih rendah dibandingkan dengan (negara) ASEAN lain," ucap Jokowi.
