TEMPO.CO, Jakarta - PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero) punya banyak rencana besar. Selain melayani penyeberangan antarpulau, operator kapal feri pelat merah ini akan membuka 21 rute baru dan mengoperasikan pelayaran jarak jauh.

Direktur Utama ASDP, Faik Fahmi, yakin ekspansi ini mampu menciptakan peluang-peluang baru. Namun ekspansi ini belum dibarengi dengan pertumbuhan armada. ASDP pun menjalankan aneka strategi agar rencana ekspansinya mulus.

Kepada Praga Utama dari Tempo, Faik membeberkan beberapa strateginya. Termasuk dengan memanfaatkan kapal milik pemerintah yang terbengkalai. Berikut ini petikan wawancara yang berlangsung di kantornya pada 23 Desember lalu. Selengkapnya, silahkan baca Koran Tempo edisi 02 Januari 2017.

Apa saja rencana besar Anda pada 2017?
Pertumbuhan pasar sangat besar, dari tahun ke tahun pertumbuhan jumlah penumpang dan kendaraan di jalur penyeberangan selalu di atas 10 persen, tapi tidak diimbangi dengan pertumbuhan kapal. Kalaupun kami punya kapal baru, statusnya bekas. Dari 58 kapal yang kami miliki, 42 persen di atas 20 tahun. Dampaknya besar terhadap produktivitas dan membuat biaya perawatan serta operasional tinggi. Karena itu, rencana besar kami ialah menambah jumlah armada secara signifikan.

Apakah termasuk ekspansi rute baru?
Pada 2017 kami memang akan membuka 13 rute baru di wilayah Papua. Kami ingin turut menciptakan pusat ekonomi baru di Papua dan wilayah timur. Selain Papua, kami akan menambah jaringan perintis di wilayah Maluku, Ternate, dan Nusa Tenggara. Ada 21 rute baru yang dibuka tahun depan.

Seperti apa konsep penciptaan pusat ekonomi baru yang Anda rancang?
Kami akan menghubungkan kota-kota di daerah pantai menuju pedalaman, lewat sungai. Nanti akan dibangun pelabuhan baru di sepanjang sungai, sehingga wilayah pedalaman Papua bisa menjadi pusat kegiatan ekonomi. Barang-barang kebutuhan pokok dari wilayah lain bisa masuk dengan mudah, sebaliknya hasil produksi dari pedalaman bisa dikirim keluar.

Bukankah armada kapal ASDP terbatas dan kebanyakan dipakai untuk penyeberangan antarpulau?
Nah, kami sudah berbicara dengan Kementerian Perhubungan, meminta kapal yang sebelumnya diserahkan ke pemerintah daerah tapi tidak dikelola dengan baik atau tak terpakai. Di Indonesia timur setidaknya ada 12 kapal Kementerian Perhubungan terbengkalai. Ada yang rusak akibat jarang docking atau fasilitasnya kurang lengkap. Jika kami kelola, perawatan kapal-kapal ini pasti terjamin.

Apakah Anda sudah diberi izin?
Memang belum ada keputusan. Yang pasti, masyarakat di sana sudah sangat membutuhkan kapal baru. Beberapa bulan lalu saya keliling wilayah timur, rata-rata keluhan masyarakat sama, yakni frekuensi pelayaran yang terlalu sedikit dan mereka meminta rute baru.

Pada paruh pertama tahun ini, ASDP mencatatkan pertumbuhan laba 22 persen. Apa strategi Anda untuk meningkatkan kinerja perusahaan tahun depan?
Selain melayani pelayaran perintis sebagai kewajiban, kami akan memperluas bisnis. Salah satunya dengan membuka pelabuhan baru. Pada Februari 2017 kami melakukan groundbreaking proyek pelabuhan marina di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, untuk kapal pesiar. Bersama PT Pembangunan Perumahan, kami akan mereklamasi lahan seluas 6.800 meter persegi menjadi 12 ribu meter persegi. Di area marina akan dibangun fasilitas komersial seperti hotel. Di Danau Toba, juga kami menambah satu kapal baru. (*)