TEMPO.CO, Jakarta - Bantuan berbagai alat pertanian seperti penggilingan sangat penting untuk segera diberikan ke berbagai daerah sebagai upaya meningkatkan nilai jual perekonomian hasil pertanian yang telah dipanen oleh masyarakat di daerah tersebut.

"Komisi VI mendorong Pemerintah, dalam hal ini Bulog, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perindustrian memberikan solusi kebijakan dan bantuan berupa alat penggilingan beras kepada masyarakat Bengkulu, sehingga perekonomian setempat lebih meningkat," kata Anggota Komisi VI DPR Gde Sumarjaya Linggih dalam rilis, Kamis.

Dia menyampaikan hal tersebut setelah pertemuan Tim Kunker Komisi VI dengan SKPD Provinsi Bengkulu pada Senin (19 Desember 2016).

Menurut dia, tingginya harga pengadaan penggilingan padi menjadi penyebab mengapa petani tidak mampu untuk memiliki penggilingan padi yang dinilai sangat penting untuk panen mereka.

Hal tersebut, lanjut politisi Partai Golkar tersebut, membuat para petani lebih rentan untuk dimanfaatkan para tengkulak dan pengusaha untuk membeli harga gabah petani dengan harga yang murah.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo di Jakarta, Selasa (6 Desember 2016) mengatakan ingin produksi pertanian terdongkrak melalui pengembangan sumber-sumber air, alat mesin pertanian, serta peningkatan akses modal bagi petani melalui kredit usaha rakyat.

"Sejak 2015 pemerintah telah mengubah fokus anggaran Kementan untuk belanja sarana prasarana, yaitu pada kisaran 60 persen, dan dalam RAPBN 2017 nantinya ditetapkan belanja sarana prasarana pertanian sebesar 70 persen dari total anggaran yang ada di Kementan atau senilai Rp16,6 triliun," katanya.

Presiden mendapatkan laporan saat ini lahan pertanian di Indonesia mencapai seluas 36,8 juta hektare tapi belum dimanfaatkan secara maksimal.

Salah satu contohnya, kata Presiden, adalah ada luas lahan persawahan 8,1 juta hektare namun baru 4,1 hektare yang teraliri air irigasi yang itupun masih perlu diperbaiki.

"Saya minta fokus atasi masalah sarana prasarana ini, saya juga ingatkan ada 4 juta lahan sawah yang belum teraliri air. Masih ada juga 5,02 juta hektare huma ladang dan 12,01 juta hektare tegal atau kebun yang perlu dibuatkan kantong air atau embung agar bisa nanam dua kali," katanya.

ANTARA