TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan berencana memberikan jangka waktu sedikitnya lima tahun untuk kerja sama pemanfaatan lima bandara—yang dikelola pemerintah selama ini dengan BUMN. "Mungkin, untuk tahap awal ini, kami berikan lima tahun dulu, sambil kita lihat kira-kira skema mana yang lebih baik ke depannya,” kata Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan di Jakarta, Rabu (14 Desember 2016).

Dia menuturkan, bahwa pemerintah berkomitmen untuk segera merealisasikan kerja sama pemanfaatan tersebut, guna memastikan pelayanan kepada para pengguna jasa bandara dapat meningkat, sekaligus meringankan beban APBN.

Seperti diketahui, sebanyak lima bandara bakal dikerjasamakan dengan BUMN antara lain Bandara Samarinda Baru, Hananjoedin Tanjung Pandan, Kalimarau Berau, Radin Inten II Lampung dan Juwata Tarakan.

Saat ini, proses kerja sama pemanfaatan masih dilakukan. Untuk Hananjoedin, Radin Inten II dan Juwata, progres ketiga bandara saat ini tengah menunggu persetujuan badan layanan umum (BLU) dari Kementerian Keuangan.

Sementara, Samarinda dan Kalimarau masih menunggu penyelesaian serah terima aset dari pemerintah daerah setempat. Khusus untuk Samarinda, usulan kerjasama ternyata juga harus menunggu penyelesaian pekerjaan multiyears. “Dengan dialihkannya pengelolaan bandara ke BUMN, maka sebagian SDM kami juga bisa mengurusi bandara seperti Miangas, Kutacane, Ilaga, dan lain sebagainya, yang mana saat ini kami sedang kekurangan orang,” tutur Budi.

Tak hanya melibatkan BUMN, Budi juga berkomitmen untuk mengundang pihak swasta mengelola bandara, khususnya bandara yang telah dikelola BUMN selama ini. Hal itu bertujuan agar BUMN dapat lebih fokus ke bandara lainnya.

Bandara yang ingin dikerjasamakan dengan pihak swasta antara lain Bandara Kualanamu Medan dan Bandara Sepinggan Balikpapan. Menurut Budi, kedua bandara itu berpeluang menjadi ujung tombak untuk mendorong penerbangan internasional. “Mengambil contoh keberhasilan Manado, mungkin Kualanamu bisa fokus ke daerah India dan sekitarnya, Balikpapan ke India, Jepang dan sebagainya, sehingga ada energi baru untuk menggerakkan pergerakan kota-kota di luar Indonesia,” ujarnya.

Budi optimistis apabila ide Kemenhub itu terealisasi akan memudahkan penumpang angkutan udara untuk terbang ke luar negeri, tanpa harus transit terlebih dahulu ke Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng dan Bandara Ngurah Rai Bali.

Hal ini juga secara tidak langsung akan mengurangi kepadatan lalu lintas di Jakarta dan Bali. Alhasil, kedua bandara tersebut berpeluang untuk mengakomodir layanan penerbangan internasional ke kota-kota yang lebih jauh. “Bisa saja Bali akan mulai melayani rute penerbangan ke Rusia, Amerika, Kanada dan lain sebagainya. Jakarta ke beberapa kota lainnya. Sehingga keinginan kita menjadikan Bali dan Jakarta sebagai hub internasional dapat terealisasi,” katanya.

“Bisa saja Bali akan mulai melayani rute penerbangan ke Rusia, Amerika, Kanada dan lain sebagainya. Jakarta ke beberapa kota lainnya. Sehingga keinginan kita menjadikan Bali dan Jakarta sebagai hub internasional dapat terealisasi,” katanya.

Budi menambahkan, dia telah menugaskan tim khusus untuk mempercepat pemanfaatan kerjasama bandara tersebut. Menurutnya, tim yang dimaksud akan mulai intensif bekerja pada pekan depan.

Di tempat yang sama, Sekretaris Jenderal Kemenhub Sugihardjo menuturkan bahwa Kemenhub masih menunggu proposal dari Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II terkait kerja sama pemanfaatan lima bandara. “Meski ide kerjasama pemanfaatan bandara ini datang dari Kemenhub, tapi dalam sistem kenegaraan kita, yang memiliki aset itu Kementerian Keuangan. Jadi proposal dari Angkasa Pura itu akan kami teruskan ke mereka,” tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan PT Angkasa Pura I Israwadi menuturkan saat ini memang Angkasa Pura I baru mengajukan surat permohonan terkait kerjasama pemanfaatan untuk Samarinda Baru, Kalimarau dan Juwata. “Masih belum, kami baru kirim letter of intent dulu. Ini tim baru mau presentasikan dulu hasil evaluasi sementara. Jadwal kita cukup padat, dari persiapan Natal dan Tahun Baru 2017, hingga kunjungan komisi DPR,” ujarnya.

Israwadi menambahkan, jadwal pengiriman proposal masih belum ditentukan. Kendati demikian, Angkasa Pura I akan mulai membahas draf proposal kerjasama pemanfaatan itu pada pekan ini. *

BISNIS.COM