Komisi Energi DPR: Tidak Elok Menaikkan Harga Solar Saat Ini

Reporter

Rabu, 14 Desember 2016 17:53 WIB

Anggota Komisi VII DPR Fraksi Gerindra Harry Purnomo, pengamat migas Center for Energy Policy Kholid Syeirazi, dan anggota Komisi VII DPR Fraksi Nasdem Kurtubi dalam diskusi tentang revisi Undang-Undang Minyak dan Gas di Tanamera Coffee, Jakarta Selatan, 14 Desember 2016. Tempo/Angelina Anjar Sawitri

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Nasdem, Kurtubi, mengatakan usulan PT Pertamina (Persero) menaikkan harga bahan bakar minyak solar sebesar Rp 500 per liter awal tahun depan belum dibahas di DPR. Namun, dia menilai, harga solar tidak perlu dinaikkan saat ini.

"Kalau kami di DPR, sebaiknya jangan dinaikkan dulu. Tidak elok untuk menaikkan harga solar saat ini," kata Kurtubi saat ditemui usai diskusi terkait revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi di Tanamera Coffee, Jakarta Selatan, Rabu, 14 Desember 2016.

Baca: Harbolnas 2016, Blibli.com Berikan Kejutan Tambahan


Kurtubi menilai, harga solar yang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016 masih disubsidi sebesar Rp 500 per liter tersebut belum perlu dinaikkan karena sangat dibutuhkan oleh angkutan barang. "Pada saatnya akan dibicarakan (dengan pemerintah). Itu keputusan DPR pada akhirnya," ujarnya.

PT Pertamina (Persero) mengusulkan harga bahan bakar minyak solar naik Rp 500 per liter awal tahun depan. Menurut Wakil Direktur Pertamina Ahmad Bambang, harga acuan minyak Singapura atau mean of platts Singapore (MOPS) sudah naik melebihi harga jual solar saat ini.

Baca: Online Shop Yakin Harbolnas Akan Dongkrak Transaksi Belanja


Menurut Bambang, kenaikan MOPS dipicu kesepakatan anggota Organisasi Negara Eksportir Minyak (OPEC) menurunkan produksi mereka hingga 1,2 juta barel per hari (bph) tahun depan. Kenaikan MOPS itu diprediksi akan memperbesar defisit Pertamina hingga Rp 700 per liter.

Bambang mengatakan Pertamina sudah mengalami defisit sejak September lalu, saat MOPS berada di level US$ 55-60 per barel. Pertamina telah mengusulkan kenaikan harga solar kepada pemerintah. Namun, Kementerian ESDM hanya menyetujui kenaikan harga BBM jenis Premium Rp 500 per liter.

Menurut Kurtubi, harga minyak yang naik memang membuat subsidi solar bertambah. Ditambah lagi, terdapat kewajiban penyampuran 20 persen produk kelapa sawit atau Fatty Acid Methyl Ester (FAME) ke dalam solar oleh Pertamina. "Harga FAME lebih mahal dari harga solar. Kerugian mungkin berasal dari situ."

ANGELINA ANJAR SAWITRI

Berita terkait

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

4 jam lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

9 jam lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

3 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

3 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

3 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

4 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

4 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

4 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

4 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

4 hari lalu

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.

Baca Selengkapnya