TEMPO.CO, Mamuju - Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan Badan Pertanahan Nasional memiliki kekurangan juru ukur tanah. Kurangnya juru ukur tanah ini, menurut Sofyan, memperlambat kementeriannya mensertifikasi total 120 juta bidang lahan pada 2025.
"Kenapa sekarang lama, karena terbatasnya juru ukur. Hari ini, ada 1.800 juru ukur. Itu pun setengahnya sudah menjadi pejabat yang tidak lagi mengukur," ucap Sofyan di Mamuju, Sulawesi Barat, Sabtu, 10 Desember 2016.
Sofyan menjelaskan, pada 2017, kementeriannya akan mengangkat 3.000 juru ukur independen. Juru ukur ini akan bekerja memenuhi target sertifikasi 5 juta bidang pada 2017. Sedangkan pada 2018 serta 2019 masing-masing ditargetkan 7 juta bidang dan 9 juta bidang tanah bersertifikat. "Pada 2025, targetnya semua terdaftar dan bersertifikat," ujarnya.
Sofyan memperhitungkan, dari total 120 juta bidang lahan di luar kawasan hutan, baru 46 juta bidang lahan yang bersertifikat. Jika bisa memenuhi target setiap tahun, Sofyan berharap dapat mengurangi konflik pertanahan.
Saat mendampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla berkunjung ke Sulawesi Barat, Sofyan menyerahkan 2.046 sertifikat tanah untuk petani, pelaku usaha kecil dan menengah, serta wiraswasta. Ia menuturkan baru 479 ribu bidang tanah di Sulawesi Barat dari 885 ribu yang bersertifikat. "Masih ada 406 ribu sertifikat yang masih belum dan akan kami kerjakan," katanya.
Dari jumlah itu, Badan Pertanahan Nasional menyerahkan 233 sertifikat kepada Kabupaten Mamuju. Sedangkan untuk Kabupaten Mamuju Tengah sebanyak 90 sertifikat, Kabupaten Polewali Mandar 787 sertifikat, Kabupaten Mamuju Utara 371 sertifikat, Kabupaten Majene 200 sertifikat, dan Kabupaten Mamasa 382 sertifikat.
