TEMPO.CO, Jakarta - Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY blak-blakan soal tugas yang dibebankan Presiden Jokowi kepadanya usai diberi mandat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Februari 2024 lalu. AHY mengatakan ada tiga hal yang ditekankan Kepala Negara saat itu.
Pertama, mendorong agar penerapan sertifikat tanah elektronik bisa dijalankan lebih masif. Kedua, merevisi peraturan tentang pemberian hak atas tanah dalam mendukung pelaksanaan carbon trading.
"Ketiga, mempercepat pendaftaran 120 juta bidang tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)" kata AHY dalam rapat kerja nasional (Rakernas) Kementerian ATR/BPN yang disiarkan langsung melalui YouTube Kementerian ATR BPN pada Kamis, 7 Maret 2024.
Ketua Umum Partai Demokrat itu pun meminta ketiga hal itu menjadi prioritas yang dibahas dalam rakernas karena ssejalan dengan tema rakernas, yaitu Tata Kelola Pertanahan dan Tata Ruang yang Modern, Berintegritas dan Berstandar Dunia. Tema itu, kata AHY, juga sesuai dengan visi Presiden Jokowi menjadikan Indonesia negara maju.
"Salah satu syarat negara maju adalah tertib administrasi yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas," kata AHY.
Menurut AHY, tertib administrasi akan memberi kepastian hukum dalam tata kelola pertanahan dan tata ruang. "Sehingga, menjadi instrumen keadilan sosial bagi seluruh rakyat," ujarnya.
AHY dilantik sebagai Menteri ATR/BPN oleh Presiden Jokowi pada Rabu, 21 Februari 2024. AHY mengisi kursi yang ditinggalkan Hadi Tjahjanto yang kini menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keaamanan (Menko Polhukam).
Usai dilantik, AHY menyatakan siap belajar dengan cepat. Ia juga terbuka untuk berkonsultasi dengan Hadi Tjahjanto demi menyelesaikan pekerjaan di sisa 8 bulan terakhir periode kepemimpinan Jokowi.
“Semoga saya bisa meneruskan apa yang telah beliau rintis dan jalankan dengan baik,” kata AHY, Rabu, 21 Februari 2024.
Akan tetapi, pengangkatan AHY sebagai Menteri ATR/BPN tetap menimbulkan reaksi sejumlah pihak. Salah satunya oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Sekjen KPA Dewi Kartika menilai AHY bukan pilihan tepat.
"Latar belakang dia tidak banyak bersentuhan dengan sektor agraria," kata Dewi melalui pesan tertulis kepada Tempo, Kamis, 22 Februari 2024.
Menurut Dewi, di sisa periode kepemimpinannya, Jokowi seharusnya menunjuk sosok Menteri ATR/BPN yang sudah berpengalaman dengan seluk-beluk persoalan agraria. Pasalnya, ada PR besar realisasi reforma agraria yang semakin menumpuk. Apalagi, kata Dewi, reforma agraria menjadi janji politik Jokowi dalam agenda Nawacita.
"Seharusnya tidak menunjuk sosok yang masih perlu beradaptasi dan perlu waktu belajar masalah-masalah agraria," tutur Dewi menanggapi pengangkatan AHY menjadi Menteri ATR sekaligus Kepala BPN oleh Presiden Jokowi tersebut.
Pilihan Editor: AHY Janji Berantas Mafia Tanah: Kalau Ada Masyarakat Kecil Dizalimi, Kita Bela Habis, Kita Harus Tegas
