Kemenkeu Buat Mekanisme Dorong Swasta Bangun Infrastruktur

Reporter

Editor

Saroh mutaya

Kamis, 8 Desember 2016 23:00 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberi sambutan dalam acara Innovative Fiscal Support for Better Public Service. TEMPO/Bambang Harymurti

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan telah membuat sejumlah mekanisme untuk menangani hambatan yang dihadapi pihak swasta guna mendorong peningkatan partisipasi sektor tersebut terlibat dalam pembangunan infrastruktur.

"Kami melakukan banyak hal dalam rangka menangani masalah yang menjadi penghalang sektor swasta untuk bisa ikut berpartisipasi, baik dalam hal pendanaan maupun pembangunan infrastruktur," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Menkeu mengemukakan itu, usai menjadi pembicara dalam Forum Internasional Pembangunan Ekonomi bertajuk "Membuka Investasi Publik dan Swasta, Peran Sektor Jasa Keuangan" di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis, 8 Desember 2016.

Menurut dia, menghadapi persoalan lahan yang menjadi masalah krusial yang dihadapi sektor swasta, pihaknya telah membentuk Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang berada dibawah Kemenkeu.

Dia menjelaskan bahwa LMAN merupakan lembaga semacam institusi yang mengakuisisi tanah dalam rangka pembangunan infrastruktur.

"Ini akan mengurangi besar sekali hambatan yang selama ini dihadapi oleh sektor swasta untuk ikut dalam pembangunan infrastruktur," kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut.

Selain kebijakan terkait lahan, Kemenkeu juga melakukan mekanisme untuk mengurangi risiko yang dianggap terlalu besar bagi sektor swasta.

Seperti risiko yang berhubungan dengan kebijakan terkait tarif seperti tol dan listrik, sehingga pihaknya melakukan berbagai macam mekanisme sehingga sektor swasta ketika melakukan investasi ada kepastian mengenai balik modal investasinya.

Pemerintah, kata dia, juga membuat jaminan mengenai kemampuan membayar kembali atau "repayment scheme" dan jaminan apabila proyek infrastrukur secara ekonomi memberikan keuntungan bagi masyarakat, tetapi nilai untuk membayar infrastruktur dari sisi tarif atau manfaatnya tidak cocok.

Sri Mulyani juga tidak menutup pemikiran yang diinginkan oleh sektor swasta yang tidak ingin masuk dalam proyek infrastruktur yang baru saja dibangun, namun lebih tertarik investasi pada infrastruktur yang sudah dibangun dan sudah menghasilkan benefit.

"Saya bersama menteri teknis dan BUMN terus mengeksplor dan siap membantu jika itu memang menjadi salah satu pilihan yang paling mudah dan diminati sektor swasta," ujarnya.

Pemerintah saat ini tengah gencar melakukan pembangunan infrastruktur yang memerlukan sumber pendanaan dan investasi yang besar.

Untuk memenuhi hal itu, pemerintah tidak dapat bekerja sendirian dan perlu menciptakan suatu sistem keuangan yang kondusif agar pihak swasta dapat terlibat secara baik dalam pembangunan.

ANTARA

Berita terkait

Bantu Lukas Enembe Bikin Rekening, Saksi Tak Tahu Ada Transferan Rp 806 Juta

16 Agustus 2023

Bantu Lukas Enembe Bikin Rekening, Saksi Tak Tahu Ada Transferan Rp 806 Juta

Saksi Teknisi ATM mengaku tidak tahu terkait transferan dana dari Lukas Enembe yang masuk ke rekeningnya

Baca Selengkapnya

Tutupi Utang Proyek Infrastruktur, Waskita Karya Rekayasa Laporan Keuangan

22 Juni 2023

Tutupi Utang Proyek Infrastruktur, Waskita Karya Rekayasa Laporan Keuangan

PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk coba menutupi utang-utang proyek infrastruktur dengan merekayasa laporan keuangan.

Baca Selengkapnya

Hadapi Sidang Dakwaan, Lukas Enembe Dihadirkan Secara Daring

12 Juni 2023

Hadapi Sidang Dakwaan, Lukas Enembe Dihadirkan Secara Daring

Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe menjalani sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pada Senin, 12 Juni 2023.

Baca Selengkapnya

Rijatono Lakka Penyuap Lukas Enembe Dituntut 5 Tahun Penjara

6 Juni 2023

Rijatono Lakka Penyuap Lukas Enembe Dituntut 5 Tahun Penjara

Rijatono Lakka, Direktur PT Tabi Bangun Papua yang juga terdakwa penyuap Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe, dituntut pidana 5 tahun penjara.

Baca Selengkapnya

Pengacara Lukas Enembe Pakai Baju Toga Saat Diperiksa KPK

9 Mei 2023

Pengacara Lukas Enembe Pakai Baju Toga Saat Diperiksa KPK

Pengacara Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe, Stepanus Roy Rening memakai baju toga saat mendatangi KPK

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Lukas Enembe Batal Diperiksa KPK Lantaran Sakit

5 Mei 2023

Kuasa Hukum Lukas Enembe Batal Diperiksa KPK Lantaran Sakit

Kuasa hukum Stepanus Roy Rening, Emmanuel Herdiyanto, mengatakan pengacara Lukas Enembe tersebut berhalangan hadir memenuhi panggilan KPK karena sakit

Baca Selengkapnya

Lukas Enembe Ajukan Praperadilan soal Penetapan sebagai Tersangka ke PN Jaksel

2 April 2023

Lukas Enembe Ajukan Praperadilan soal Penetapan sebagai Tersangka ke PN Jaksel

Lukas Enembe mengajukan permohonan praperadilan atas penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanannya oleh KPK ke PN Jaksel

Baca Selengkapnya

Pemberi Suap Lukas Enembe Segera Disidangkan

24 Maret 2023

Pemberi Suap Lukas Enembe Segera Disidangkan

Pengusaha Rijantono Lakka yang merupakan penyuap Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe segera disidangkan.

Baca Selengkapnya

Pengembangan Kasus Lukas Enembe, KPK Geledah Rumah di Depok

9 Maret 2023

Pengembangan Kasus Lukas Enembe, KPK Geledah Rumah di Depok

KPK kembali menggeledah sebuah rumah yang diduga berhubungan dengan perkara suap Gubernur Papua Lukas Enembe.

Baca Selengkapnya

KPK Periksa Tukang Cukur Lukas Enembe: untuk Dalami Dugaan Aliran Dana ke Singapura

9 Februari 2023

KPK Periksa Tukang Cukur Lukas Enembe: untuk Dalami Dugaan Aliran Dana ke Singapura

KPK membeberkan alasan Komisi memeriksa tukang cukur Gubernur Papua Lukas Enembe yang bernama Budi Himawan alias Beni.

Baca Selengkapnya