Presiden Ingin Percepat Penyerapan APBN

Reporter

Editor

Saroh mutaya

Kamis, 8 Desember 2016 03:00 WIB

Presiden Joko Widodo, memberi pidato sebelum pemusnahan barang bukti narkotika berskala besar milik Badan Narkotika Nasional (BNN) di Monas, Jakarta, 6 Desember 2016. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada para menteri, kepala lembaga dan kepala daerah untuk lebih mempercepat penyerapan dan pelaksanaan proyek-proyek Pemerintah guna mengoptimalisasi APBN sebagai salah satu daya dorong utama pertumbuhan ekonomi.

Perintah tersebut disampaikan oleh Kepala Negara dalam prosesi Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2017 di Istana Negara, Rabu, 7 Desember 2016.


Presiden menyebutkan para eksekutif di semua level untuk segera memulai proses pralelang segera setelah DIPA diserahkan.

“Untuk APBN 2017, Saya minta seluruh K/L serta pemda harus mulai pralelang proyek dan kegiatan 2017 lebih awal di kuartal terakhir tahun ini, agar kegiatan pembangunan dapat mulai efektif berjalan di Januari. Saya minta kepada seluruhnya agar bergerak lebih cepat,” ujar Presiden.

Jokowi menuturkan tradisi lelang barang dan jasa pemerintah pusat mendahului tahun anggaran berjalan pada tahun ini. Untuk pemerintah daerah,


Presiden meminta para gubernur untuk segera menyampaikan DIPA kepada satuan kerja masing-masing serta berkoordinasi dengan bupati dan wali kota agar pelaksanaan kegiatan bisa dimulai sejak awal tahun anggaran.

Selain percepatan penyerapan anggaran, Presiden berpesan dua hal lain. Pertama, anggaran harus fokus. Jokowi meminta seluruh pengguna anggaran untuk bekerja dengan optimisme tinggi sebagai instrumen untuk mendukung pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan dan menekan pengangguran.

“Dengan bekerja lebih fokus, maka Saya berharap pada 2017 tigkat kemiskinan bisa turun menjadi 10,5%, pengangguran menjadi 5,6% dan Rasio Gini kesenjangan dapat ditekan menjadi 0,39,” tuturnya.

Kedua, pemerintah daerah harus lebih proaktif, efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran. Sesuai UU APBN 2017, porsi dana transfer daerah dan dana desa sebesar porsi Rp764,3 triliun untuk pertama kalinya dalam sejarah melampaui belanja kementerian/lembaga yang hanya Rp763,6 triliun.

Reformulasi kebijakan fiskal ini, lanjutnya, menunjukkan peran pemda yang makin penting dan Presiden berharap K/L dan pemda mampu melakukan sinergi dan bahu-membahu dalam menghadapi tantangan ke depan. “Sudah saatnya Indonesia dibangun dari pinggiran dan desa.”


BISNIS

Advertising
Advertising

Berita terkait

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

2 hari lalu

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

2 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

2 hari lalu

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai 11 per

Baca Selengkapnya

Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

2 hari lalu

Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

PT Bank Tabungan Negara (BTN) usulkan skema dana abadi untuk program 3 juta rumah yang digagas Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

2 hari lalu

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono menyebut RAPBN 2025 akan sejumlah tantangan berat.

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

3 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

4 hari lalu

Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

Kemenkeu merespons soal kenaikan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Rekrutmen CASN 2024, Hati-hati Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

4 hari lalu

Terkini Bisnis: Rekrutmen CASN 2024, Hati-hati Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

Pemerintah berencana membuka pendaftaran calon aparatur sipil negara atau CASN untuk tahun 2024, yang dibagi dalam dua tahap.

Baca Selengkapnya

Cina Garap Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Pengamat: Hati-hati, Jangan Pakai APBN Lagi

5 hari lalu

Cina Garap Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Pengamat: Hati-hati, Jangan Pakai APBN Lagi

Indonesia kembali menggandeng Cina di proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya. Jangan sampai menggunakan APBN lagi seperti kereta cepat Jakarta-Bandung.

Baca Selengkapnya

Sekda Pemkab Sukabumi Dorong Efektifitas Pengelolaan APBN

6 hari lalu

Sekda Pemkab Sukabumi Dorong Efektifitas Pengelolaan APBN

Ade Suryaman, menghadiri acara penting terkait penyaluran TKD dan pemberian penghargaan kinerja di Aula Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sukabumi pada Senin, 22 April 2024.

Baca Selengkapnya