TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Fiskal menilai situasi perekonomian global yang penuh ketidakpastian justru menjadi peluang bagi ekonomi Indonesia untuk matang dan maju. Pemerintah, baik pusat dan daerah, harus bisa menjaga momentum pertumbuhan ekonomi untuk memberantas kemiskinan dan kesenjangan serta memperluas penciptaan kesempatan kerja.

Berbicara dalam prosesi Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2017 di Istana Negara, Rabu, 7 Desember 2016, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan APBN harus dipandang sebagai salah instrumen fiskal untuk mendorong perekonomian. “Perencanaan APBN 2017 dilakukan secara cermat, tapi dengan sikap optimisme. Itu penting karena kita perlu menjaga momentum ekonomi Indonesia meski aspek kehati-hatian dalam hal ini tetap dijaga, karena ekonomi indonesia harus ikut mengantisipasi ketidakpastian ekonomi global,” tuturnya.

Sri Mulyani menjabarkan APBN 2017 setelah menangkap indikasi-indikasi yang terpapar baik di sisi domestik maupun eksternal yang sangat rentan. Faktor-faktor eksternal tersebut meliputi terpilihnya Donald J. Trump sebagai Presiden AS, kebijakan moneter bank sentral negara lain dan pemulihan ekonomi Cina yang berdampak besar pada ekonomi dunia melalui harga komoditas dan pertumbuhan perdagangan dunia. “Hal itu semua memengaruhi ekonomi indonesia saat ini dan diperkirakan masih akan berlangsung pada 2017. Maka, pemerintah harus lakukan koreksi ke APBNP 2016 untuk menjaga kredibilitas instrrumen fiskal dengan memperkuat pondasi ekonomi indonesia agar tidak mudah terguncang.”

Menkeu mengatakan postur APBN 2017 akan diwarnai oleh pergeseran arah kebijakan fiskal dengan memperbesar peran pemda. Dalam UU APBN 2017, dana transfer ke daerah mendapat pagu Rp764,9 triliun berbanding belanja kementerian/lembaga sebesar Rp763,3 triliun. Adapun, total keseluruhan pagu belanja negara mencapai Rp2.080,5 triliun dan target penerimaan sebesar Rp1.750,3 triliun, sehingga defisit anggaran dipatok Rp330,2 triliun setara 2,41%.

“Jumlah itu sangat berarti tidak hanya secara politik, di mana fungsi dan tugas kewenangan sudah didelegasikan ke daerah. Hal ini memberi pengertian bahwa banyak capaian [APBN] nantinya akan bergantung ke kinerja daerah dalam melaksanakan APBD,” kata mantan Managing Director World Bank ini. *

RINCIAN DIPA

Dia merinci DIPA untuk 87 K/L mencapai 20.646 item yang terdiri dari DIPA pusat Rp526,7 triliun dan DIPA satuan kerja di daerah yang meliputi kantor vertikal, dekonsentrasi, tugas perbantuan dan urusan bersama senilai Rp236,9 triliun.

Adapun, DIPA transfer ke daerah dan dana desar mencakup dana perimbangan Rp677,1 t, dana insentif daerah (DID) Rp7,5 t, dana otonomi khusus dan keistimewaan DIY Rp20,3 triliun dan dana desa Rp60 triliun.

Secara keseluruhan, lanjutnya, penerima DID meningkat dari 271 dari 2016 menjadi 317 daerah pada 2017 dengan besaran alokasi tertinggi DID dari Rp45 miliar menjadi Rp65 miliar. Hal ini, lanjutnya, merupakan cerminan dari penghargaan tinggi atas nama rakyat Indonesia.

“Dukungan dan peranan menteri dan kepala lembaga selaku pengguna anggaran penting dalam mengawasi seluruh amanat yang tertuang di APBN 2017,” kata Sri Mulyani.

BISNIS