DAU yang Tertunda Telah Disalurkan Rp 4,85 T pada November

Reporter

Editor

Suseno TNR

Minggu, 27 November 2016 08:28 WIB

Petugas tengah menata tumpukan uang di cash center bank BNI Pusat, Jakarta, 16 September 2016. Kementerian Keuangan menunda penyaluran DAU (dana alokasi umum) tahun ini sebesar Rp19,4 triliun. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Budiarso mengatakan, penundaan dana alokasi umum ke daerah sebesar Rp 19,4 triliun telah disalurkan sedikit demi sedikit. Pada November ini, menurut dia, DAU sebesar Rp 4,85 triliun telah disalurkan.

"Yang November, Rp 4,85 triliun telah dibayar pada akhir Oktober. Yang Desember, Rp 4,85 triliun akan disalurkan pada akhir November ini," kata Budiarso dalam media gathering Kementerian Keuangan di Hotel Aston, Sentul, Bogor, Sabtu malam, 26 November 2016.

Sementara itu, sisanya, yakni Rp 9,7 triliun yang merupakan DAU untuk September serta Oktober, telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017. "Yang Rp 9,7 triliun akan dibayarkan pada Januari 2017 pekan kedua," ujar Budiarso.

Sebelumnya, dana alokasi umum (DAU) bagi 169 daerah sebesar Rp 19,4 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016 ditunda. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berjanji akan menyelesaikan seluruh penyaluran DAU tersebut pada Januari 2017.

Penundaan DAU tersebut, menurut Sri Mulyani, disebabkan oleh adanya perkiraan melesetnya penerimaan negara pada akhir tahun hingga Rp 218 triliun. "Karena itu, daerah yang masih memiliki keuangan yang cukup, kami pinjam dulu DAU-nya," kata Sri Mulyani.

ANGELINA ANJAR SAWITRI

Berita terkait

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

3 hari lalu

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

4 hari lalu

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

Pemerintah meraup Rp 5,925 triliun dari pelelangan tujuh seri SBSN tambahan.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

5 hari lalu

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

Kementerian Keuangan antisipasi dampak penguatan dolar terhadap neraca perdagangan Indonesia.

Baca Selengkapnya

Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

24 hari lalu

Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

Pemerintah RI menyalurkan bantuan Rp 6,5 M kepada Laos untuk mendukung pemerintah negara tersebut sebagai Keketuaan ASEAN 2024.

Baca Selengkapnya

21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

36 hari lalu

21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

Museum Layang-Layang Indonesia memperingati 21 tahun eksistensinya mengabadikan kebudayaan layangan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

45 hari lalu

Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

Kemenkeu memastikan aspirasi masyarakat tentang bea cukai produk impor yang merupakan barang bawaan bakal dipertimbangkan oleh pemerintah.

Baca Selengkapnya

KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

48 hari lalu

KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

KPK menyerahkan barang rampasan negara hasil perkara tindak pidana korupsi kepada enam instansi pemerintah.

Baca Selengkapnya

Apa Itu SPT Tahunan?

52 hari lalu

Apa Itu SPT Tahunan?

SPT Tahunan adalah surat yang digunakan WP untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, harta, dan kewajiban.

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Ini Awal Adanya Dana Bantuan Operasional Sekolah

54 hari lalu

Ramai-ramai Tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Ini Awal Adanya Dana Bantuan Operasional Sekolah

Dana BOS yang selama ini cukup banyak membantu pendidikan justru diwacanakan dialihkan sebagian ke program makan siang gratis Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Pisahkan Ditjen Pajak dari Kemenkeu, Faisal Basri: Presiden Makin Gampang Cawe-cawe

55 hari lalu

Prabowo Ingin Pisahkan Ditjen Pajak dari Kemenkeu, Faisal Basri: Presiden Makin Gampang Cawe-cawe

Ekonom Faisal Basri mengkritik rencana Prabowo Subianto yang ingin memisahkan Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan.

Baca Selengkapnya