TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) tengah menyiapkan skema verifikasi lahan sawit milik petani kecil melalui pembentukan Komite Peremajaan Sawit, dalam upaya meningkatkan serapan dana peremajaan yang saat ini masih terbilang kecil.
Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Bayu Krisnamurthi dalam jumpa pers di sela-sela The 12th Indonesian Palm Oil Conference and 2017 Price Outlook, di Nusa Dua, Bali, Jumat, 25 November 2016 mengatakan bahwa rencana tersebut untuk meningkatkan serapan dana peremajaan yang saat ini masih terbilang minim akibat kendala status legalitas lahan.
"Kami sedang mencari mekanisme dengan adanya komite peremajaan. Komite itu yang akan melakukan verifikasi, sambil menunggu proses legalisasi lahan," katanya.
BPDP-KS pada 2016 telah menyiapkan total anggaran kurang lebih Rp400 miliar untuk program peremajaan sawit bagi petani yang memiliki luas lahan maksimal empat hektare.
Namun, hingga November 2016 baru terserap sebanyak Rp16 miliar saja. Pada 2017 dana peremajaan sawit tersebut akan ditingkatkan menjadi Rp800 miliar termasuk "carry over" dari 2016.
Komite Peremajaan Sawit tersebut dipersiapkan untuk melakukan verifikasi dan bertanggung jawab atas status utamanya masalah kepemilikan lahan petani kecil.
Banyak kasus yang terjadi, para petani kecil itu tidak bisa mendapatkan dana peremajaan karena tidak memiliki legalitas yang jelas seperti sertifikat tanah.
"Harus ada yang berani memverifikasi dan membenarkan bahwa itu benar-benar petani kecil yang menanam sawit secara legal serta diakui," kata Bayu.
Saat ini, masih ada beberapa skema yang masih dipersiapkan untuk komite tersebut. Catatannya, rencana tersebut harus disosialisasikan kepada seluruh penegak hukum dan juga sistem yang ada di Indonesia, apakah bisa dijalankan secara legal atau tidak.
Para petani kecil, untuk turut serta dalam program peremajaan sawit dari BPDP-KS, wajib memenuhi beberapa persyaratan. Kendala utama yang dihadapi para petani sawit kecil tersebut terkait dengan sertifikasi lahan. Namun, pemerintah juga tengah menyiapkan program sertifikasi untuk para petani sawit tersebut.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang berencana melakukan sertifikasi lahan untuk petani kecil, lahan plasma dan masyarakat khususnya pada sektor kelapa sawit, dengan melakukan proyek percontohan untuk 1.000 bidang tanah untuk 25.000 hektare pada 2017.
Rencana tersebut masuk dalam rencana besar Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dengan mengeluarkan lima juta sertifikat pada 2017 dan pada 2019 dikeluarkan sebanyak sembilan juta sertifikat.
"Saya mendengat program dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk sertifikasi, begitu selesai sertifikasi dan membutuhkan replanting akan saya kasih dananya," kata Bayu.
Tercatat, pada periode Januari-Agustus 2016, BPDP-KS telah mengumpulkan dana mencapai Rp7,19 triliun dari hasil pungutan ekspor produk sawit.
Pada Juli-Desember 2015, dana yang terkumpul sebesar Rp6,9 triliun, sehingga total dana yang terkumpul mencapai Rp14,1 triliun sejak badan tersebut dibentuk Juli 2015.
ANTARA
Berita terkait
Izin Kebun Sengon Ditanami Kelapa Sawit, Bos PT Green Forestry Indonesia Ditangkap di Bandara Depati Amir
34 hari lalu
Kejaksaan menangkap Bos PT Green Forestry Indonesia yang masuk dalam DPO. Salah gunakan izin kebun sengon untuk kelapa sawit.
Baca SelengkapnyaPT Timah Bantah Mitranya Garap Lahan Perusahaan Sawit Malaysia
36 hari lalu
CV El Hana Mulia dalam melaksanakan aktivitasnya tetap berada di kawasan wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah.
Baca Selengkapnya4 Perbedaan Minyak Makan Merah dengan Minyak Goreng Biasa
43 hari lalu
Apa saja perbedaan dari minyak makan merah dengan minyak goreng biasa?
Baca SelengkapnyaBerharap pada Minyak Makan Merah
43 hari lalu
Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan pabrik minyak makan merah. Dianggap bisa menjadi alternatif minyak goreng konvensional, harga lebih murah.
Baca SelengkapnyaKandungan dan Manfaat Minyak Makan Merah yang Dibanggakan Jokowi
45 hari lalu
Presiden Jokowi menyebut minyak makan merah lebih murah dari minyak goreng. Apa kandungan dan manfaat minyak makan merah?
Baca SelengkapnyaSoal Minyak Makan Merah, Ini Kata Jokowi sampai Teten
45 hari lalu
Presiden Jokowi mengatakan, minyak makan merah akan menjadi tren dalam urusan goreng-menggoreng, Kementerian Koperasi bangun banyak pabriknya.
Baca SelengkapnyaKementan Kebut Peraturan Baru soal Peremajaan Sawit Rakyat
54 hari lalu
Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian atau Kementan Andi Nur Alamsyah menyatakan sedang membahas simplifikasi aturan dan persyaratan perihal peremajaan sawit rakyat atau PSR.
Baca SelengkapnyaKementan Targetkan Peremajaan Sawit Rakyat 120 Ribu Hektare Tahun Ini
55 hari lalu
Dirjen Perkebunan Kementan, Andi Nur Alamsyah menyatakan bahwa tahun ini Kementan menargetkan peremajaan sawit rakyat seluas 120 ribu hekatre.
Baca SelengkapnyaTerpopuler: Serikat Guru Menolak Dana BOS Dialihkan untuk Makan Siang Gratis, Cawe-cawe Jokowi di Program Prabowo Menuai Kritik
56 hari lalu
Terpopuler: Rencana pengalihan dana BOS untuk program makan siang gratis diprotes serikat guru, Presiden Jokowi cawe-cawe rencana kerja Prabowo.
Baca SelengkapnyaPrabowo Sebut Sawit dan Singkong Bisa Jadi Sumber Energi Hijau, Ini Kata BRIN
57 hari lalu
Prabowo Subianto mengatakan siap membawa Indonesia menuju swasembada energi terbarukan yang bersumber dari tanaman kelapa sawit, hingga singkong
Baca Selengkapnya