TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berharap dana hasil pengampunan pajak (tax amnesty) mengalir ke sektor produktif. Salah satunya ke proyek-proyek yang dicanangkan Kementerian Perhubungan.

"Tugas kami menjadikan dana ini produktif," kata Budi Karya saat ditemui dalam Conference Indonesia Trade and Economic Perspective 2017 di Hotel JW Marriott, Jakarta Selatan, Kamis, 24 November 2016.

Menurut Budi, sektor perhubungan membutuhkan dana Rp 1.600 triliun selama lima tahun. Dana yang ada diperkirakan hanya Rp 450 triliun. Hal ini menunjukkan Kementerian Perhubungan membutuhkan banyak dana.

Baca Juga: Dari Pajak Rp 1 Triliun, Ini yang Bisa Didapat Rakyat

Budi mengatakan ada arahan agar badan usaha milik negara dan swasta lebih terlibat dalam program-program pemerintah. Kementerian Perhubungan berjanji akan memberikan peran lebih kepada BUMN dan swasta. Misalnya, ada 20-40 pelabuhan dan 10-20 bandara yang akan diprivatisasi. "Dengan adanya peranan BUMN dan swasta, diharapkan iklim investasi lebih baik," ujar Budi.

Kementerian, kata Budi Karya, telah mengintensifkan kerja sama dengan para pengusaha agar tidak ada lagi sekat antara pengusaha dan pemerintah. "Sejauh memang legal dan sesuai undang-undang, kami akan laksanakan."

DIKO OKTARA