Pekerja merapikan alas sepatu di salah satu UMKM kerajinan sepatu kulit ikan nila di Cibaduyut, Bandung, 19 September 2016. Sepatu kulit ikan nila tersebut menjadi produk unggulan usaha tekstil "Marista". ANTARA/Yusran Uccang
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menerapkan empat strategi di antaranya dengan mengoptimalkan sinergi dan kerja sama dengan kementerian/lembaga lain untuk merespon minimalnya anggaran pemberdayaan koperasi dan UKM yang ada.
“Kami terus kreatif dan inovatif dengan anggaran pemberdayaan koperasi dan UKM yang ada," kata Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR RI di Jakarta, Rabu (23 November 2016).
Sebanyak empat strategi pun diterapkan yakni dengan mengoptimalkan dana yang ada dan melakukan sinergi atau kerja sama dengan kementerian/lembaga lain dalam merancang program terkait pemberdayaan KUKM.
Langkah kedua yakni dengan mendorong koperasi agar makin banyak berperan dalam program-program pemberdayaan.
“Selain itu juga memperbaiki dan mendorong etos kerja pelaku koperasi dan UKM melalui berbagai sosialisasi, pelatihan, dan pendidikan yang terus kami lakukan,” katanya.
Selanjutnya mengacu dan melihat kembali regulasi terkait koperasi dan UMKM yang bisa menjadi instrumen pendukung pemberdayaan. ”Kalau ada yang menghambat bisa diusulkan untuk diubah”.
Tahun ini, anggaran Kementerian Koperasi dan UKM sebesar Rp1,018 triliun yang bisa direalisasikan dengan tingkat penyerapan peringkat kedua terbaik dari 34 kementerian yang ada.
“Serapan anggaran sampai saat ini sudah mencapai 76,65% atau terbaik kedua setelah Kementerian Keuangan. Pada 2017, kami mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp970 miliar,” ujarnya.
Meski mendapatkan anggaran yang tergolong kecil, menurut Agus, ada dana-dana hasil sinergi dan koordinasi yang bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan KUKM secara optimal, di antaranya subsidi untuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp10,5 triliun.
Di samping itu ada pula tambahan dana bergulir untuk Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB)-KUMKM sebesar Rp500 miliar di luar anggaran untuk Kementerian Koperasi dan UKM
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
7 hari lalu
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.