Seorang petani tembakau di Kledung, Temanggung, Jawa Tengah memeriksa daun tembakau dari serangan ulat, Rabu (13/6). TEMPO/Budi Purwanto
TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) meminta pemerintah menghentikan impor tembakau demi kesejahteraan petani.
Ketua APTI Nurtanto Wisnubrata mengatakan pemerintah harus melakukan berbagai langkah proteksi untuk petani di tengah menurunnya penyerapan tembakau dari industri hasil tembakau.
"Kartel impor tembakau merupakan bentuk ketidakberpihakan kepada petani. Tahun ini serapan industri rokok sangat minim karena adanya anomali cuaca. Sekitar 50 sampai 60 persen lahan gagal panen dan sisanya tidak terserap industri," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin, 21 November 2016.
Hingga saat ini, pemerintah memang masih membuka keran impor tembakau. Sebab, ada beberapa jenis tembakau yang memang tidak tersedia di dalam negeri.
Namun, menurut Nurtanto, tembakau impor bisa ditanam di dalam negeri. Dia menilai, hal itu hanyalah alasan pemerintah yang terlalu mengakomodasi kepentingan dan keluhan perusahaan multinasional.
"Pemerintah harus melakukan proteksi kepada kami. Kalau pemerintah masih menilai impor diperlukan, berarti gagal paham dengan semangat Nawa Cita Presiden Joko Widodo," ucapnya.
