TEMPO Interaktif, Jakarta: Ketua Komisi Perdagangan, Industri dan BUMN DPR Didiek J Rachbini menilai insentif industri memang diperlukan. "Memang seharusnya beberapa industri yg mengalami stagnasi perlu diberikan," ujarnya pada Tempo, Rabu (16/8) di DPR, Jakarta.Namun begitu, dia mengakui, jika insentif berasal dari anggaran negara, akan kurang optimal. "Makanya didorong dengan kebijakan di luar anggaran, seperti: pajak, serta birokrasi yang tidak terlalu kaku," tukasnya.Didiek menyebutkan, industri yang layak untuk diberikan keringanan pajak, terutama bagi industri yang tidak terikat perjanjian Badan Perdagangan Dunia (WTO).Seperti diberitakan, Menteri Perindustrian Fahmi Idris pernah mengusulkan beberapa sektor industri patut diberi insentif. Hal ini penting untuk mendorong iklim investasi.(FERY FIRMANSYAH)
Berita terkait
RUU Perkoperasian Harus Disahkan Tahun Depan, Menteri Teten: Kalau Tidak, Jadi Bom Waktu
21 Desember 2023
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan RUU Perkoperasian harus disahkan tahun depan.
Baca SelengkapnyaPenyaluran Kredit Perbankan Lebih Banyak ke SBN dibanding Sektor Riil
1 Desember 2023
Perbankan lebih senang menempatkan dana di SBN dan SRBI ketimbang menyalurkan kredit ke sektor riil.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR Yakin Tahun Politik Menggairahkan Ekonomi
20 Mei 2023
Anggota DPR yakin tahun politik bisa memberikan insentif bagi sektor riil
Baca SelengkapnyaLevel Permodalan Bank Capai 25,93 Persen, LPS: Dana di Sistem SudahTersalurkan ke Sektor Riil
10 Maret 2023
Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menyatakan penyaluran kredit pada Januari 2023 tumbuh sebesar 10,53 persen secara tahunan.
Baca SelengkapnyaLPS Prediksi Kredit Tahun 2023 Tumbuh 12 Persen dan DPK 9,5 Persen
19 Februari 2023
LPS mengatakan fungsi intermediasi perbankan terus membaik seiring dengan pemulihan ekonomi nasional.
Baca SelengkapnyaDukung Swasembada Pangan, LPDB-KUMKM Perkuat Pembiayaan Koperasi Sektor Riil
18 Agustus 2022
Sebanyak 40 persen dari dana yang digulirkan pemerintah disalurkan kepada koperasi sektor riil.
Baca SelengkapnyaBank Indonesia: Penjualan Riil Tumbuh 2 Persen Pada Maret 2022
11 April 2022
Bank Indonesia menyatakan kinerja penjualan eceran pada Maret 2022 diprakirakan meningkat.
Baca SelengkapnyaBandingkan Utang Era SBY dan Jokowi, Indef Ingatkan Beban Generasi Berikutnya
24 Maret 2021
Peneliti Indef, Dzulfian Syafrian, membeberkan perbedaan utang publik pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY dan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
Baca SelengkapnyaKini Giliran Pengembang Properti Desak BI Kembali Awasi Perbankan
8 Juli 2020
Desakan untuk mengembalikan kewenangan pengawasan perbankan dari OJK ke BI kian meluas dan kali ini datang dari pengembang properti.
Baca SelengkapnyaPakar Asuransi Dukung Kewenangan OJK Dikembalikan ke BI
3 Juli 2020
Pakar asuransi Irvan Rahardjo menilai OJK telah lalai menjalankan tugasnya, mulai dari kasus investasi bodong hingga Jiwasraya.
Baca Selengkapnya
