Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pencapaian realisasi dan evaluasi program pengampunan pajak periode pertama di Kementerian Keuangan, Jakarta, 14 Oktober 2016. Periode I program pengampunan pajak harta terdeklarasi mencapai Rp3.826,81 triliun. ANTARA/Puspa Perwitasari
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan melakukan prefunding di kuartal IV 2016. Prefunding dilakukan untuk menggenjot belanja negara di awal tahun.
Menurut Sri Mulyani belanja yang cepat terealisasi akan membuat penyerapan anggaran tepat waktu. Namun penerimaan negara di awal tahun masih sedikit sehingga pemerintah butuh dana talangan.
Dengan prefunding, ia berharap belanja bisa langsung dieksekusi pada kuartal I 2017. "Langsung bisa diimplementasikan tanpa menunggu proses dari DIPA , procurement, dan lain-lain,” kata Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, 10 November 2016.
Menkeu menambahkan kebutuhan belanja pada Januari 2017 diperkirakan mencapai Rp116 triliun. Belanja tersebut mencakup pembayaran gaji pegawai dan pagu dana alokasi umum (DAU) termasuk yang ditunda pembayarannya.
Sri mengatakan prefunding dilakukan dengan menerbitkan Surat Utang Negara (SBN). Ia mengaku membuka peluang di pasar domestik dan global. Prefunding di pasar domestik dapat dilakukan meIaIui IeIang maupun private placement. Dalam rangka pembiayaan APBN 2017, penerbitan SBN neto ditargetkan sekitar Rp 40 triliun.
Skema prefunding dalam bentuk SBN dipilih karena pasarnya relatif menguat selama 2016 meski ada ketidakpastian pasar keuangan global. Hal ini terlihat dari menurunnya yield SUN seri benchmark dan meningkatnya minat pembelian SBN oleh investor domestik maupun investor asing.
Selain prefunding, belanja negara juga akan dipenuhi dengan SILPA. Pemerintah juga akan menggenjot penerimaan pajak, bea cukai, dan PNBP. "Penerimaan perpajakan kami usahakan naik pada November dan Desember sehingga bisa memberi tambahan dari sisi reserve untuk bisa mendanai Januari 2017," kata Sri Mulyani.
Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menyatakan siap merespons rencana pemerintah melakukan prefunding. "Kami siap menjaga likuiditas dengan berkoordinasi dengan semua pihak termasuk pemerintah," katanya.
Menurut Agus, angka likuiditas dana bank komersil di Bank Indonesia di akhir tahun lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dana tersebut meningkat dari tahun lalu di bawah Rp 200 triliun menjadi sekitar Rp 330-350 triliun tahun ini.
