LKPP Rilis Enam Aplikasi Baru Pengadaan Barang dan Jasa  

Reporter

Kamis, 3 November 2016 23:07 WIB

Agus Prabowo, Ketua LKPP (lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa). TEMPO/Frannoto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Agus Prabowo mengatakan pihaknya akan mengenalkan enam aplikasi baru untuk pengadaan secara elektronik. Ini dalam rangka inovasi yang dilakukan oleh LKPP.

"Setiap tahun kami harus memiliki inovasi baru, tahun ini ada enam inovasi," kata Agus Prabowo saat ditemui di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis 3 November 2016.

Agus menambahkan inovasi pertama berupa sistem pengadaan secara elektronik, yang kini ditambah dengan international competitive bidding. Di mana para penyedia dari luar negeri dapat mengikuti lelang di Indonesia. "Utamanya paket-paket dari Bank Dunia dan sebagainya."

Berikutnya adalah competitive catalogue. Ini adalah aplikasi untuk melelang secara cepat pekerjaan konstruksi sederhana. Dalam aplikasi itu, para penyedia tinggal memasukkan datanya dan dalam tempo satu jam bisa ditunjuk kontraktor pemenang lelang, serta berapa harganya.

Baca: Terima Pungli, Direktur Pelindo III Dipecat Menteri Rini

Aplikasi yang ketiga adalah aplikasi katalog lokal. Selama ini aplikasi e-Catalog kewenangannya ada di LKPP. Dengan adanya katalog lokal maka kewenangannya didesentralisasikan ke daerah. "Kami sadar tak bisa selesaikan persoalan sendiri," ujar Agus.

Aplikasi katalog lokal ini sedang diuji cobakan di sejumlah daerah, seperti di provinsi Gorontalo, kota Semarang, dan juga kota Yogyakarta. "Nantinya ada katalog nasional, di dalamnya ada katalog sektoral. Lalu ada juga katalog lokal, isinya daerah-daerah," ucapnya.

Namun Agus menuturkan kalau katalog lokal harus berkolaborasi dengan LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) dan juga ULP (Unit Layanan Pengadaan). Agus berkelakar kalau kedua lembaga ini adalah entitas yang berbeda, namun merupakan keponakan dari LKPP. "Keduanya harus kerja sama, ULP expertise di lelang, LPSE di IT."

Simak: Rusia Tingkatkan Kerjasama Militer Indonesia

Lalu yang keempat adalah sistem informasi rencana umum pengadaan (Sirup) volume 2. Dengan format baru ini, Sirup ini mulai terintegrasi dengan rencana kerja dan anggaran (RKA) kementerian dan lembaga. "Begitu rumuskan, input di Sirup, mudahkan monitoring di masing-masing daerah," ucap Agus.

Kelima adalah memperkenalkan model lelang baru, yaitu e-Reverse Auction. Ini adalah model terbalik lelang-lelang pada umumnya, yang bersaing menawarkan angka tertinggi, dengan aplikasi baru ini maka menawarkan termurah.

Cara ini diakui Agus agak sadis, dan terlebih tak ada dasar hukumnya melakukan lelang dengan cara seperti ini. Dia juga tak menjanjikan sukses, tapi menjanjikan mencoba dan melakukan yang terbaik. "Ini kan inovasi, kalau sukses baru dibuat landasan hukumnya."

Baca: Terima Pungli, Direktur Pelindo III Dipecat Menteri Rini

Kemudian inovasi yang terakhir adalah adanya portal inaproc.id. Dengan adanya enam hal di atas, Agus mengajak jajaran LKPP dan LPSE agar terus berinovasi dan terus memperbaiki kekurangan. "Kalau ada kekurangan tidak apa, yang penting coba terus," tutur Agus.

DIKO OKTARA

Berita terkait

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

1 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

KPK Minta PLN Transparan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Program Transisi Energi karena Rentan Korupsi

25 hari lalu

KPK Minta PLN Transparan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Program Transisi Energi karena Rentan Korupsi

KPK mengawal program transisi energi yang dijalankan PT PLN Persero agar terhindar praktik-praktik korupsi.

Baca Selengkapnya

LKPP Luncurkan e-Katalog Versi 6, Harga dan Gambar Barang Terbuka untuk Umum

34 hari lalu

LKPP Luncurkan e-Katalog Versi 6, Harga dan Gambar Barang Terbuka untuk Umum

LKPP menyebut e-Katalog Versi 6 memberikan kemudahan bagi para stakeholder dalam melakukan transaksi atau belanja pemerintah.

Baca Selengkapnya

Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Tinggi, Stranas PK KPK Luncurkan Sistem Pengawas E-Katalog

57 hari lalu

Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Tinggi, Stranas PK KPK Luncurkan Sistem Pengawas E-Katalog

Stranas PK KPK mencatat bahwa sektor pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah menjadi ladang praktik korupsi yang tumbuh subur di Indonesia.

Baca Selengkapnya

KPK Cegah 7 Orang dalam Kasus Korupsi Rumah Dinas DPR

57 hari lalu

KPK Cegah 7 Orang dalam Kasus Korupsi Rumah Dinas DPR

KPK menyebut jumlah tersangka yang terlibat kasus dugaan korupsi rumah dinas DPR di Sekretariat Jenderal DPR lebih dari dua orang.

Baca Selengkapnya

LKPP Sebut Transaksi Pengadaan Barang dan Jasa Lewat E-Katalog Tembus Rp 161,3 Triliun

7 November 2023

LKPP Sebut Transaksi Pengadaan Barang dan Jasa Lewat E-Katalog Tembus Rp 161,3 Triliun

Kepala LKPP Hendrar Prihadi mengatakan realisasi pengadaan produk dalam negeri (PDN) telah mencapai 90 persen.

Baca Selengkapnya

I2SPE by Ayooklik: Jembatan Keberlanjutan dan Inovasi Digital dalam Pengadaan Barang dan Jasa

4 November 2023

I2SPE by Ayooklik: Jembatan Keberlanjutan dan Inovasi Digital dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Acara ini memberikan pengetahuan baru kepada para pelaku pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia

Baca Selengkapnya

KPK Periksa Wali Kota Bima Setelah Ditetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

5 Oktober 2023

KPK Periksa Wali Kota Bima Setelah Ditetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

KPK memanggil Wali Kota Bima HM Lutfi atas perkara dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa dan gratifikasi

Baca Selengkapnya

Luhut Dorong Penyusunan RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik: Saya Yakin Praktik Korupsi Akan Turun

19 September 2023

Luhut Dorong Penyusunan RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik: Saya Yakin Praktik Korupsi Akan Turun

Luhut Pandjaitan mengapresiasi progres penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Publik atau RUU PBJ.

Baca Selengkapnya

KPK Tetapkan Wali Kota Bima Sebagai Tersangka Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

29 Agustus 2023

KPK Tetapkan Wali Kota Bima Sebagai Tersangka Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

KPK mulai menelisik dugaan korupsi yang menjerat politikus Golkar itu sejak 25 Juli 2023.

Baca Selengkapnya