TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan tak masalah sejumlah proyek pembangkit listrik mengalami keterlambatan penyelesaian. Bagi dia, yang penting jangan sampai Indonesia tak memiliki cadangan listrik.

"Ya tidak apa-apa, tidak masalah itu, yang penting jangan sampai cadangan listrik tidak ada," kata Luhut saat ditemui di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Rabu, 2 November 2016.

Luhut menambahkan, Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) sudah melakukan audit. Dari hasil audit itu, diketahui hanya sekitar 10 ribu megawatt yang sudah hampir pasti selesai pada 2019, dari keseluruhan yang dicanangkan adalah 35 ribu megawatt.

Namun kata Luhut, ada 9.000 megawatt yang pada 2019 masuk ke tahap under construction. Dia melihat maksimal 2019 sudah masuk dalam tahap commercial on date (COD), sebesar 16-17 ribu megawatt. "Tapi kami masih audit ulang, angkanya dekat-dekat 16-17 ribu megawatt."

Kemudian Luhut juga ditanyai mengenai wacana pencabutan subsidi listrik 900 VA. Dia menjawab kalau pengguna daya 900 VA adalah masyarakat menengah ke atas, sebenarnya tak perlu mendapatkan subsidi. "Yang disubsidi orang-orang miskin saja."

Diketahui alokasi dana untuk subsidi yang diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 mengalami penurunan dibanding dalam APBN Perubahan 2016. Dalam APBN 2017, dana untuk subsidi sebesar Rp 160,1 triliun dan alokasi di APBN-P 2016 sebesar Rp 177,7 triliun.

Pemotongan anggaran subsidi terbesar terjadi di pos subsidi energi. Adapun subsidi energi di APBN-P 2016 sebesar Rp 94,35 triliun atau menurun Rp 17 triliun menjadi Rp 77,3 triliun dalam APBN 2017 yang baru saja disahkan.

Untuk subsidi listrik, anggarannya juga berkurang Rp 5,65 triliun menjadi Rp 45 triliun. Karena itulah, pemerintah berencana menertibkan pelanggan listrik yang dianggap sudah tak layak menerima subsidi. Ini akan dilakukan pemerintah melalui PT PLN (Persero).

DIKO OKTARA