TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan tidak akan membeli kapal baru tahun depan akibat penghematan anggaran. "Begitu juga pesawat dan bus," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di kantornya, Selasa, 1 November 2016.

Anggaran Kementerian Perhubungan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017 dipangkas Rp 2,7 triliun dari usulan semula yang hampir mencapai Rp 50 triliun. Pemotongan ini dampak dari penghematan anggaran pemerintah sebesar Rp 20,8 triliun.

Meski demikian, Budi memastikan penghematan tersebut tak akan mengganggu program strategis kementeriannya. "Kami optimistis masih bisa mengatur program kerja sesuai dengan anggaran yang ada."

Penyetopan pembelian angkutan ini berarti perusahaan transportasi milik pemerintah tidak akan mendapatkan tambahan armada baru. Adapun penghematan yang bisa dicapai diperkirakan mencapai 10 persen.

Baca:
Menteri Budi Karya Soal Pungli: Ngomong Saja Belum Bisa
Kementerian Perhubungan-BPPT Teken Kerja Sama Transportasi

Namun, sebagai gantinya, ucap Budi, Kementerian akan memberikan kontrak subsidi operasional jangka panjang untuk operator berdurasi lima tahun. "Jadi nanti, kalau PT Pelni mau beli kapal, pakai uang sendiri. Begitu juga operator bus."

Dengan pemberian subsidi dan kepemilikan armada oleh operator, dia berharap pengoperasian kendaraan bisa lebih tepat. "Daripada kami yang memberikan kapal atau bus tapi tidak dipakai, malah jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan."

Rencana pemberian subsidi ini masih dibahas di Kementerian Keuangan. "Kami menunggu izin Menteri Keuangan. Kontrak subsidi jangka panjang ini harus benar-benar bermanfaat bagi perusahaan."

Menteri Budi juga menegaskan, pengusaha galangan kapal atau produsen bus tidak perlu risau akan kehilangan order. "Kan, pembelian tetap dilakukan operator, jadi industri tidak akan terdampak."

Adapun penyetopan pembelian, tutur Budi, hanya dilakukan untuk armada angkutan penumpang. Sedangkan untuk armada patroli perairan tetap dilakukan. "Untuk keamanan tidak distop."

PRAGA UTAMA