TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 12 proyek pembangkit listrik yang mangkrak siap untuk dilanjutkan. Kendati masih ada beberapa proyek pembangkit mangkrak yang perlu kajian lebih lanjut yang ditargetkan tuntas bulan depan.

Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Sofyan Basir mengatakan dari 34 proyek pembangkit yang mangkrak sebanyak 12 proyek telah diterminasi karena sebagian belum jalan dan sebagian lagi tidak layak untuk dilanjutkan.

Meskipun demikian, pihaknya kini tengah mengusahakan untuk menarik transmisi atau mengganti dengan pembangkit lainnya. Pasalnya, proyek yang belum dibangun tersebut, tentunya harus dibangun.

“Lalu lalu ada 12 [proyek] berikutnya itu dilanjutkan. Investornya sudah mau melanjutkan, tidak ada masalah asal clear semua,” katanya di Kantor Presiden, Selasa (1 November 2016).

Sofyan mengungkapkan keterlambatan proyek dari 12 investor tersebut lebih disebabkan karena adanya dispute diantara para pemegang saham. Namun, kini proyek tersebut masih bisa lanjut dengan PLN sehingga tidak ada masalah.

Proyek sisanya, lanjutnya, kini masih dalam tahap negosiasi karena PLN bersama Kejaksaan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) masih melakukan penghitungan ulang yang lebih detail (cut-off).

“Jadi mungkin bulan depan kita bisa,” ujarnya.

Presiden Joko Widodo dalam pembukaan rapat kabinet terbatas terkait Proyek 35.000 Megawatt meminta kejelasan 34 pembangkit listrik yang mangkrak terkait kemungkinan untuk dilanjutkan kembali.

Presiden meminta kepada BPKP terkait penyelesaian proyek pembangkit yang mangkrak ini karena dana yang dikeluarkan sudah sangat besar, bahkan mencapai triliunan rupiah. Oleh karena itu, Kepala Negara meminta agar untuk proyek pembangkit listrik yang baru agar lebih berhati-hati.

"Ini [proyek mangkrak] tidak boleh dibiarkan terus menerus. Apakah ini diteruskan atau bagaimana. Kalau saya lihat satu, dua nggak bisa diteruskan karena sudah hancur, sudah karatan. Tinggal kepastian, kalau ini memang tidak bisa diteruskan ya sudah, nanti saya bawa ke KPK, karena ini menyangkut uang yang bukan kecil," katanya Selasa (1 November 2016).

Pada Juni, Presiden juga meminta agar kementerian dan lembaga terkait melakukan penghitungan terkait proyek-proyek pembangkit listrik yang berhenti atau mangkrak. Menurutnya, ada sekitat 30-34 lokasi pembangkit yang mangkrak yang melibatkan dana triliunan rupiah.

"Salah satu contoh saja, di Kalimantan Barat yang sudah berhenti 7-8 th. Itu menghabiskan anggaran Rp1,5 triliun. Itu baru satu tempat. Dan juga di Gorontalo misalnya, yang sudah dibangun sejak 2007, berarti sudah juga delapan tahun, 2x25MW juga baru 47% berhenti," katanya kala itu.

Dengan demikian, lanjutnya, diperlukan sebuah keputusan agar proyek pembangkit yang mangkrak tersebut dilanjutkan atau tetap dibiarkan.

Untuk, Presiden memerlukan pertimbangan jika proyek dibiarkan konsekuensi akan seperti apa karena proyek tersebut melibatkan uang negara.

"Kalau dibiarkan konsekuensinya apa. Ini sekali lagi uang negara, aset kita. Kalau diteruskan tentu saja perlu ada sebuah cut off terlebih dahulu, sehingga perhitungannya menjadi jelas," jelas Presiden.

BISNIS.COM