Petugas mengisi bahan bakar bajaj di SPBG kawasan Monas, Jakarta, 18 Agustus 2015. PGN menyiapkan 700 bajaj yang bisa ditumpangi gratis oleh masyarakat untuk keliling Jakarta dalam rangka memperingati HUT Ke-70 Kemerdekaan Republik Indonesia dari 15 hingga 21 Agustus 2015. Tempo/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah investor mulai mengajukan permohonan kerja sama kepada Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, untuk mengelola angkutan bajaj secara online atau berbasis aplikasi mobile.
"Operasional bajaj di Kota Bekasi mulai banyak yang mendukung. Bahkan, ada yang mau menggarap operasional bajaj berbasis aplikasi online," kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Yayan Yuliana di Bekasi, Selasa (1 November 2016).
Menurut dia, jumlah investor yang berminat menanamkan modalnya untuk layanan tersebut lebih dari dua perusahaan di wilayah Jakarta dan Bekasi.
Operasional bajaj memungkinkan digarap secara online karena operasionalnya dilindungi payung hukum yakni Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Lingkungan di Kawasan Perumahan dan Kawasan Tertentu di Daerah.
Selanjutnya, payung hukum operasional trayek bajaj yang diatur melalui Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda).
Menurut Yayan, pengajuan tersebut disampaikan pengusaha kepada Organda Kota Bekasi untuk pemesanan unit bajaj melalui Koperasi Angkutan Bekasi (Koasi).
Menurut dia, bajaj tersebut diproduksi oleh dua perusahaan otomotif yakni PT TVS King dan PT Bajaj Rear Engine.
Hingga kini, tahapan operasional bajaj tersebut masih memasuki uji coba operasional di Perumahan Bekasi Permai, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur sejak Selasa (18 Oktober 2016).
"Permohonan bajaj online ini sedang kita kaji. Bila uji cobanya selesai, pemesanan baru bisa dilakukan," katanya.
Yayan mengatakan, pihaknya masih memiliki waktu dua pekan ke depan untuk mengevaluasi seluruh tahapan uji coba tersebut, sebelum operasionalnya diterapkan di 12 kecamatan setempat.
Evaluasi dibutuhkan mengingat operasional bajaj masih menuai resistensi dari sejumlah kalangan masyarakat.
"Masyarakat masih ada yang menolak, seolah menghilangkan rezeki tukang ojek lingkungan atau pengendara becak," katanya.
Terkait tarif operasional bajaj ramah lingkungan itu, Yayan mengaku belum secara resmi diterapkan, namun maish menggunakan tarif sewa layaknya ojek lingkungan.
"Tarifnya tawar menawar saja sesuai tujuan. Kalau sepakat dengan sopir silakan naik," katanya.
