Suasana gedung perkantoran bertingkat di kawasan Bundaran HI, Jakarta usai hujan (8/1). Target pertumbuhan ekonomi pada kisaran 6,4-6,9 persen pada tahun 2014 dinilai realistis. Hal ini terkait dengan kondisi ketidakstabilan global yang masih akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Tempo/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Konsultan properti Colliers International menyatakan harga sewa perkantoran di DKI Jakarta pada kuartal ketiga tahun ini menurun. "Penurunan diperkirakan masih akan terjadi hingga akhir tahun ini," kata Senior Associate Director Colliers International Indonesia Ferry Salanto melalui siaran persnya, Selasa, 1 November 2016.
Di pusat bisnis, harga sewa perkantoran turun 3,6 persen dibanding kuartal sebelumnya menjadi Rp 333.736 per meter persegi per bulan. Sedangkan di wilayah pinggiran seperti Jalan T.B. Simatupang, harga sewa penurunan harga sewa pada periode yang sama mencapai 4,8 persen.
Menurut Ferry, penurunan harga sewa itu terjadi karena besarnya pasokan perkantoran. Sebab, meski tak ada perkantoran baru yang diresmikan pada kuartal ketiga lalu, pasar telah mengantisipasi tambahan pasokan dari beberapa gedung yang akan diresmikan operasionalnya pada kuartal keempat ini. "Akan ada tambahan pasokan perkantoran seluas 350.919 meter persegi pada akhir tahun ini," ujarnya.
Dengan tambahan pasokan tersebut, Ferry memperhitungkan tingkat okupansi perkantoran di pusat bisnis Jakarta akan turun dari 84,6 persen menjadi 83,4 persen pada akhir tahun.
Kondisi ini, menurut Ferry, akan menguntungkan penyewa. Selain karena harga sewa turun, pilihan kantor makin banyak. "Situasi pasar saat ini membuat penyewa dapat berpindah ke bangunan gedung perkantoran baru dengan jumlah biaya sewa yang sama atau bahkan lebih murah," katanya.
Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda memperkirakan sektor properti di Tanah Air akan segera bangkit. Sebab, sebelumnya tren penurunan telah tampak sejak 2014. "Siklus properti sudah berada di titik paling bawah sehingga kemungkinan naiknya bakal lebih besar," katanya.
Menurut Ali Tranghanda, saat ini yang diperlukan adalah meningkatkan upaya optimisme sektor properti. Ia mengapresiasi kebijakan pemerintah yang telah mengucurkan berbagai stimulus terhadap sektor properti termasuk menurunkan suku bunga dan mempermudah izin.
