Presiden Joko Widodo memberikan pengantar dalam rapat koordinasi dengan para Panglima Komando daerah Militer dan Kepala Kepolisian daerah di Istana Negara, Jakarta, 24 Oktober 2016. Jokowi membahas dua hal yaitu mengenai Pungutan liar dan Pilkada. Tempo/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah terus berupaya membenahi berbagai kebijakan,dengan salah satu fokus perhatian yang akan dilakukan adalah perbaikan sarana irigasi.
Kementerian PUPR mencatat dari sekitar 7,3 juta hektar saluran irigasi yang beroperasi saat ini, sebanyak 43,6% mengalami kerusakan. Karena itu pemerintah menargetkan 3 juta hektar saluran irigasi masuk ke dalam program rehabilitasi selain membangun pembangunan 1 juta hektar saluran irigasi baru. Dengan demikian, pada 2019 ditargetkan 90% atau 6,4 juta hektar lahan irigasi di Indonesia dalam keadaan baik.
Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan prinsip yang akan diterapkan bukan menambah petak sawah baru tetapi pembangunan irigasi harus dititikberatkan pada rehabilitasi dan dicocokan dengan lahan yang tersedia.
"Pemerintah akan mempercepat pemetaan rehabilitasi infrastruktur irigasi," katanya Rabu (26 Oktober 2016)
Selain Kementerian PUPR, Darmin juga meminta Kementerian Pertanian dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk menginventarisasi seluruh data lahan irigasi yang kewenangannya ada di Pemerintah Kabupaten/Kota (luas lahan kurang dari 1000 hektar). Dia memutuskan lahan irigasi yang sebelumnya berada di bawah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota dialihkan ke Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. BISNIS
Kementan Kawal Ketat Penggunaan Air dan Normalisasi Irigasi Tersier
23 Oktober 2023
Kementan Kawal Ketat Penggunaan Air dan Normalisasi Irigasi Tersier
Mengejar produksi 35 juta ton Beras, Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan berbagai strategi untuk menggunakan sumber air yang tersedia selama El Nino ini