TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menargetkan penerbitan surat berharga negara (SBN) gross sebesar Rp 596,8 triliun. Surat berharga tersebut akan digunakan untuk membiayai defisit anggaran APBN 2017 sebesar Rp 330,2 triliun atau 2,41 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan belum mau menjelaskan komposisi surat utang tersebut. "Tapi komposisi penerbitan utang valas antara 20 hingga 25 persen dari total gross," kata dia di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, 27 Oktober 2016. Ia menyebutkan utang akan diterbitkan dalam mata uang rupiah, dolar Amerika, euro, dan yen.

Baca: Gapensi Fokus Pembangunan Infrastruktur Papua

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan adanya defisit membuat pemerintah harus menambah utang. Total pembiayaan utang yang dibutuhkan sebesar Rp 384,7 triliun dan penerbitan SBN netto sekitar Rp 400 triliun. "SBN netto berarti termasuk pembayaran utang lama," katanya.

Menurut Sri Mulyani, rasio utang pemerintah Indonesia masih cukup rendah dibanding negara lain. Ia berjanji akan menjaga kondisi utang agar tidak naik terlalu tajam saat Indonesia melakukan langkah perlindungan ekonomi dari tekanan global dan prioritas pembangunan.

Simak: Pemerintah Serap Rp11,62 Triliun dari Lelang Lima Seri SUN

Target defisit dalam APBN 2017 lebih tinggi dari proyeksi APBN-P 2016 yang dipatok sebesar 2,35 persen dari PDB. Namun targetnya masih lebih rendah dibandingkan dengan realisasi defisit hingga akhir tahun ini yang diprediksi mencapai 2,5 persen hingga 2,7 persen.

VINDRY FLORENTIN