Fasilitas produksi energi panas bumi yang dioperasikan oleh PT. Pertamina Geothermal Energy area Ulubelu, Lampung, 14 Desember 2015. Fasilitas produksi energi panas bumi Ulubelu mampu menyuplai kebutuhan listrik sebesar 110 MegaWatt. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat energi dari Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman mendukung pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan yang meminta PT PLN (Persero) berfokus ke transmisi tenaga listrik. Masuknya PLN ke bisnis panas bumi sebenarnya biasa karena PLN adalah BUMN yg bergerak di bidang energi.
Menurut Yusri, sebenarnya Pertamina sudah mengembangkan bisnis panas bumi. Perusahaan ini sudah mengembangkan SDM-nya untuk bisnis panas bumi. "Mereka sudah menyekolahkan SDM-nya ke New Zealand," kata Yusri dalam keterangan tertulis, Kamis 27 Oktober 2016.
Menurut catatan Yusri, Dinas Geothermal Pertamina pertama dibentuk 1974 dan pertama mengirim orang ke New Zealand Tahun 1979. Untuk itu, ia melihat, untuk soal panas bumi, Pertamina lebih ekspert.
Pertamina sudah terbukti menangani proyek-proyek panas bumi seperti Gunung Rajabasa, Dieng, dan Lahendong."Soal bisnis panas bumi jangan diutak-atik serahkan saja ke pertamina yang sudah pengalaman," ucap Yusri.
Yusri mendukung pernyataan Jonan agar PLN Fokus ke soal target transmisi 35.000 watt yang diberikan pemerintah. "Dalam kondisi sekarang ini, saya ragu PLN bisa fokus mengembangkan energi panas bumi."
Seperti diketahui, Menteri Jonan meminta PLN fokus terlebih dahulu membangun transmisi tenaga listrik dibanding mengurusi persoalan panas bumi. Kritikan tersebut disampaikan Jonan terkait keinginan manajemen PLN masuk ke bisnis panas bumi. "Masalah utama distribusi tenaga listrik belum tuntas," kata Jonan di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis 27 Oktober 2016.
Jonan mengakui bahwa rasio elektrifikasi Indonesia saat ini sudah mencapai 88,3 persen. Namun, pemerataannya terbilang masih kurang. Ia menyebut salah satunya rasio cakupan (coverage ratio) listrik di Papua yang hanya sebesar 50 persen.
Menurut Jonan, pembangunan transmisi tenaga listrik mutlak dilakukan agar distribusi kelistrikan merata di wilayah Tanah Air. "Selama ini, rasio elektrifikasi hanya menghitung konsumsi listik rumah tangga tanpa menghitung fasilitas umum dan fasilitas sosial yang terdapat di wilayah bersangkutan."
Jonan menambahkan, masuknya PLN ke bisnis panas bumi sebenarnya bisa dimaklumi. Ini terkait untuk mencapai kondisi kelistrikan yang lebih efisien. Hanya saja Jonan khawatir PLN jadi tidak fokus.
"Ini (transmisi) harus jadi dulu. Jika PLN bisa bangun trasmisi segera laksanakan. Kalau tidak bisa gandeng swasta. Saya minta, hal prioritas seperti ini sebisa mungkin jangan gunakan dana APBN," tegas Jonan.
Seperti diketahui, PLN berminat untuk mengakuisisi 50 persen saham PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) untuk kembali menggiatkan lini bisnis panas bumi. PLN pun diketahui akan ikut lelang Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Salak dan Darajat milik Chevron.
Pada sisi lain, pemerintah menargetkan pembangunan transmisi pada megaproyek 35.000 MW bisa mencapai 46.597 kilometer (km). Saat ini sepanjang 16.079 km, atau 35 persen, sudah memasuki pelaksanaan konstruksi dan sepanjang 26.709 km sudah memasuki masa pra konstruksi. Sedangkan transmisi yang sudah beroperasi tercatat sepanjang 3.809 km, atau 8 persen dari target.
