TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pengentasan tingkat pengangguran dan kemiskinan membutuhkan kerja keras. Dalam APBN 2017, target tingkat pengangguran dipatok 5,6 persen sementara kemiskinan 10,5 persen.

Menurut Sri Mulyani masalah pengangguran menjadi masalah dunia. Dalam pertumbuhan ekonomi di banyak negara kesempatan kerja tercatat minim. "Artinya, pengangguran tidak terserap maksimal," kata dia di kantornya, Jakarta, Kamis, 27 Oktober 2016.

Sri Mulyani mengatakan salah satu pemicu pengangguran ialah penggunaan teknologi dalam industri manufaktur di seluruh dunia. "Teknologi mengurangi value chain sehingga kesempatan kerja di manufaktur makin sulit," ucapnya.

Dengan kesempatan kerja yang semakin berkurang di sektor manufaktur, pemerintah terus mendorong pertumbuhan investasi. Caranya ialah dengan meningkatkan kemudahan berusaha dan berbisnis di Indonesia.

Baca: Pengentasan Kemiskinan Jalan di Tempat, Ini Alasan Mensos

Sementara untuk mengurangi angka kemiskinan, Sri Mulyani mengatakan perlu ada kontribusi pemerintah daerah yang lebih besar. Alokasi subsidi seperti pendidikan dan kesehatan akan didelegasikan penyalurannya kepada pemerintah daerah dan kementerian yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Selain itu, pemerintah akan memastikan penyaluran kebutuhan masyarakat tepat sasaran.

Sri Mulyani menambahkan pemerintah juga butuh kebijakan berkesinambungan agar keluarga miskin tidak mewariskan kemiskinannya kepada anak-anak mereka. "Diputus tali kemiskinan lewat pendidikan, kesehatan, dan lainnya."

Penurunan angka kemiskinan selama dua tahun pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kala hanya sekitar 500 ribu orang. Rendahnya angka ini dikritik karena tidak sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan mencapai Rp 100 triliun.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyebut bencana alam menjadi penyebab rendahnya angka penurunan kemiskinan. "Kemiskinan terjadi karena banyak masyarakat mendadak menjadi miskin, karena mereka terdampak dari bencana alam, apakah erupsi gunung, banjir, tanah longsor," kata Khofifah dalam temu media bertema Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, Senin, 24 Oktober 2016, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Simak: Gapensi Fokus Pembangunan Infrastruktur Papua

Khofifah mengatakan bencana alam itu membuat masyarakat kehilangan rumah, harta benda, termasuk kehilangan hewan-hewan peliharaan.

Khofifah mencontohkan bencana asap yang terjadi pada 2015. Ada sembilan provinsi yang terdampak asap dari kebakaran hutan dan lahan. "Kalau itu dikonversi, berapa sebetulnya produktivitas masyarakat yang tereduksi dari bencana asap yang cukup luas di tahun 2015 akhir," kata Khofifah.

VINDRY FLORENTIN