TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Bidang Pengendalian dan Pengawasan Badan Koordinasi Penanaman Modal Azhar Lubis tak menampik fakta masih ruwetnya proses perizinan di daerah. Untuk itu, peranan BKPM di daerah akan diperkuat untuk mempermudah perizinan."BKPMD akan dijadikan dinas di seluruh Pemda yang ada," kata Azhar di kantornya kemarin.
Azhar mengatakan usulan tersebut akan diproses di Kementerian Dalam Negeri. Unit dinas tersebut akan dinamakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Perubahan unit kerja tersebut diharapkan semakin meningkatkan integritas BKPM dan daerah yang selama ini tak harmonis.
Azhar menambahkan momok utama deregulasi yaitu undang-undang. Izin RT/RW, misalnya, membuat pejabat setempat hati-hati mengeluarkan, lantaran ada ancaman pidana jika izin tak sesuai ketentuan. "Pemda kalau mau ubah itu, harus lewati parlemennya terlebih dahulu." . Adapun target investasi sebesar Rp 594 triliun dan Rp 630 triliun dua tahun ini menjadi kesepakatan bersama kabinet.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong mengatakan secara khusus diminta Presiden Joko Widodo untuk membenahi investasi swasta. "Rapat terbatas terakhir kemarin saya dimarahi habis-habisan, karena cuma menjawab lumayan ketika ditanya soal investasi," kata Thomas. Presiden, kata dia, tidak puas dengan perbaikan peringkat kemudahan berbisnis dari Bank Dunia di angka 91.
Thomas optimistis bisa mengejar target 40 besar dalam empat tahun ke depan. Selain unit kedinasan di Pemda, satuan tugas pungutan liar yang baru terbentuk juga akan semakin mengikis durasi birokrasi dan prosedur perizinan. "Memang tak semua daerah saat ini bisa mengakomodasi sistem daring," kata dia. Hal tersebut baru bisa tercapai jika mega proyek Palapa Ring rampung tepat waktu di 2019.
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal Isa Rachmatarwata mengatakan investasi merupakan tonggak pertumbuhan ekonomi negara saat ini. Situasi perekonomian dalam dan luar negeri yang sedang bergejolak membuat andalan pertumbuhan negara dari konsumsi tak bisa diharapkan lagi. Kemenkeu, akan memberikan intensif seperti tax holiday, tax allowance, bea masuk untuk menciptakan iklim investasi yang menarik.
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan realisasi investasi kuartal III sebesar Rp 453 triliun masih tegolong kecil. Swasta, enggan dengan proyek baru (green field). "Swasta maunya yang setengah jadi (brown field)," katanya. *
Menko Airlangga Bicara Ekonomi RI hingga Hasil Pemilu di Hadapan Pebisnis Inggris
2 hari lalu
Menko Airlangga Bicara Ekonomi RI hingga Hasil Pemilu di Hadapan Pebisnis Inggris
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bicara perkembangan ekonomi terkini, perkembangan politik domestik dan keberlanjutan kebijakan pasca Pemilu 2024.
