TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Arie Moerwanto mengatakan sekitar 50 sampai 60 persen anggaran Bina Marga dikeluarkan untuk biaya perbaikan dan perawatan jalan.

"Hanya sekitar 35 persen untuk bangun jalan baru," ujar Arie dalam acara dialog bertajuk “Memberantas Pungutan Liar Jembatan Timbang” di Jakarta, Selasa, 25 Oktober 2016.

Menurut dia, jalan di Indonesia sering mengalami kerusakan karena muatan kendaraan yang melebihi beban seharusnya. Salah satu jalan yang sering rusak ialah di Pantai Utara Jawa. Sehingga jalan yang dibangun dan dirancang untuk masa pakai sepuluh tahun, akhirnya hanya bertahan satu tahun. "Makanya anggaran banyak terpakai untuk perbaikan jalan rusak," katanya.

Seharusnya, kata Arie, setiap kendaraan, khususnya yang memuat barang yang melalui jalan atau jembatan timbang, beban angkutnya diatur dengan angka maksimum sepuluh ton. Tapi kondisi di lapangan berbeda, di mana kendaraan pengangkut barang membawa beban angkut di atas sepuluh ton. "Ini yang membuat jalan rusak, dan ada pungli di jembatan tiang biar lolos lewat," ucapnya.

Pembatasan beban angkut kendaraan, menurut Arie, akan mengurangi anggaran perbaikan jalan sehingga dapat dimanfaatkan untuk membangun jalan baru. "Kan bicara jalur logistik darat tidak hanya di barat, tapi juga wilayah timur," ujarnya.

Rusaknya jalan akibat beban angkut yang berlebihan disebabkan oleh daya kuat menahan beban setiap jalan yang berbeda-beda. Misalnya, untuk jalan nasional dan jalan tol kuat menahan kendaraan yang lewat dengan beban 10 ton, sedangkan di bawah jalan tersebut hanya kuat dengan beban 8,2 ton.

Mengenai rencana Kementerian Perhubungan mengalihkan jalur logistik ke laut dan kereta api, Arie setuju. "Bagus sekali karena jalan raya belum bagus semua," katanya.

Menurut dia, Indonesia mempunyai potensi mengembangkan jalur laut dan kereta api. "Ya, seperti Rotterdam memanfaatkan sungai, kita juga punya, kan," tuturnya.

ODELIA SINAGA