Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan), berbincang dengan Wakil Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah (kiri), sebelum rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, 30 Agustus 2016. Rapat ini membahas pembicaraan Tk.I/pembahasan RUU tentang APBN TA 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2017 disetujui Badan Anggaran dan pemerintah untuk diteruskan dibahas di tingkat II atau rapat paripurna pada Rabu, 26 Oktober 2016. Naskah RUU APBN 2017 ditandatangani sore ini.
"Semua sepakat membahas RUU APBN ini ke tingkat II," kata Wakil Ketua Rapat Kerja Badan Anggaran dengan pemerintah di DPR, Jakarta, Selasa, 25 Oktober 2016. Rapat paripurna akan digelar pada Rabu, 26 Oktober 2016.
Dalam RUU APBN 2017 disepakati angka pertumbuhan ekonomi 5,1 persen. Jumlah itu menurun 0,2 persen dibanding target yang diusulkan dalam Nota Keuangan yang sebesar 5,3 persen.
Tingkat inflasi disepakati di angka 4 persen. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika ditargetkan 13.300. Suku bunga SPN 3 bulan rata-rata dipatok di angka 5,3 persen.
Sedangkan target lifting minyak disepakati lebih tinggi 35 ribu barel per hari dalam APBN 2017. Jumlah lifting yang awalnya ditargetkan 780 ribu barel menjadi 815 ribu barel per hari. Lifting gas sebesar 1,15 juta barel setara minyak per hari. Harga minyak dunia ditetapkan US$ 45.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai target tersebut realistis dan mengikuti perkembangan ekonomi global. "Kami juga perlu waspadai berbagai risiko ketidakpastian pertumbuhan ekonomi global," tuturnya. Target itu juga sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Rapat kerja tersebut juga menyetujui postur APBN dengan pendapatan negara sebesar Rp 1,750,3 triliun dan belanja negara Rp 2.080 triliun. Defisit dipatok sebesar 2,41 persen terhadap PDB atau senilai Rp 330,2 triliun. Keseimbangan primer disetujui sebesar Rp 109 triliun dan pembiayaan Rp 330,2 triliun.
Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan berupaya maksimal untuk terus menggali potensi penerimaan negara dengan meningkatkan kinerja ekonomi nasional. "Belanja pemerintah akan mengefektifkan program prioritas pembangunan dan dukungan pertumbuhan ekonomi berkualitas untuk mengurangi kesenjangan kemiskinan," tuturnya.
