TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan bersama The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menyelenggarakan OECD Day. Agenda penting dari penyelenggaraan acara ini adalah peluncuran survei perekonomian Indonesia 2016 dan joint work program Indonesia-OECD 2017-2018.
"Keterlibatan Indonesia dengan OECD sudah lama, meski bukan sebagai anggota, melainkan key partner," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin, 24 Oktober 2016.
Suahasil menuturkan sebagai key partner yang aktif, kedua pihak memiliki rencana kerja bersama. Dia mengatakan kehadiran Sekretaris Jenderal OECD Angel Gurria merupakan pengakuan kinerja ekonomi Indonesia yang membaik.
Adapun hasil survei OECD menemukan kerangka kebijakan yang diambil pemerintah membaik dengan cepat. Dalam artian, kebijakan sudah diarahkan menuju penguatan pasar untuk barang produksi, peningkatan iklim usaha, dan pengurangan usaha.
Posisi fiskal juga dianggap masih cukup baik, sebagian berkat reformasi subsidi energi. Kemiskinan juga sedang diatasi dengan memperluas program sosial, tapi kebijakan pangan belum memadai untuk melindungi kalangan yang paling rentan.
Temuan kedua dari hasil survei itu adalah belanja publik dan pemungutan pajak masih rendah, bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang berada pada tingkat pembangunan yang setara. Peningkatan pendapatan menjadi prioritas untuk mendanai kebutuhan infrastruktur dan program sosial.
Padahal menurut survei OECD, usaha meningkatkan efisiensi belanja publik akan membuat sumber daya yang ada dapat digunakan untuk hal yang lebih produktif. Peningkatan belanja modal pemerintah berupa belanja modal yang berkaitan dengan proyek infrastruktur, dianggap telah memberi stimulus fiskal baru-baru ini.
Survei OECD juga mengungkapkan masih ada kesenjangan besar antardaerah. Di beberapa daerah, tata kelola masih lemah dan perilaku rent seeking masih terjadi secara luas. OECD memandang kinerja pemerintah daerah masih dapat ditingkatkan.
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
5 hari lalu
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.
