TEMPO Interaktif, Jakarta: Penghapusan utang pemerintah lewat mekanisme penukaran utang atau debt swap dengan kegiatan tertentu tidak akan signifikan mengurangi beban utang Indonesia. "Pemerintah seharusnya bisa meminta lebih dari sekedar swap, apalagi moratorium (penundaan pembayaran utang)," kata Koordinator Aksi International Forum on Indonesian Development (Infid) Chris Wangkay kepada Tempo di Jakarta kemarin.Pernyataan itu menanggapi langkah Jerman menghapuskan utang pemerintah Indonesia senilai 12,5 juta euro atau sekitar Rp 143,75 miliar lewat debt swap. Duit yang seharusnya untuk membayar utang diganti dengan membantu usaha kecil, mikro dan menengah dan pengembangan teknologi ramah lingkungan. Menurut Chris, nilai utang yang ditukar itu terlalu kecil. Hingga kuartal keempat 2005, utang pemerintah Indonesia ke Jerman mencapai US$ 3,8 miliar atau sekitar Rp 32 triliun. "Signifikan mengurangi stok utang kalau minimal bisa 50 persen di-swap," ujarnya.Pemerintah, kata dia, seharusnya bisa mengajukan proposal pemotongan utang (hair cut) kepada Jerman dan juga kreditor lain. Pemerintah bisa menggunakan argumen faktor keterpaksaan akibat banyaknya bencana di Tanah Air. Agus Supriyanto
Berita terkait
Erick Thohir Minta BUMN Segera Antisipasi Dampak Penguatan Dolar
11 hari lalu
Erick Thohir mengatakan BUMN perlu mengoptimalkan pembelian dolar, artinya adalah terukur dan sesuai dengan kebutuhan.
Baca SelengkapnyaTerkini Bisnis: Erick Thohir Minta BUMN Beli Dolar Secara Optimal, Rupiah Loyo Jadi Rp 16.260 per USD
12 hari lalu
Erick Thohir mengarahkan agar BUMN membeli dolar secara optimal dan sesuai kebutuhan di tengah memanasnya geopolitik dan penguatan dolar.
Baca SelengkapnyaUtang Luar Negeri RI Tercatat Rp USD 407,3 Miliar, Banyak Pembiayaan Proyek Pemerintah
12 hari lalu
BI mencatat jumlah utang luar negeri Indonesia jumlahnya naik 1,4 persen secara tahunan.
Baca SelengkapnyaBI Laporkan Cadangan Devisa Indonesia Turun Jadi US$ 144 Miliar
55 hari lalu
BI mencatat cadangan devisa Indonesia pada akhir Februari 2024 senilai US$ 144 miliar.
Baca SelengkapnyaTerpopuler: Makan Siang Gratis Bisa Berujung Utang Luar Negeri, Jadwal dan Cara Pendaftaran CPNS 2024
18 Februari 2024
Berita terpopuler: Program makan siang gratis bisa berujung pada utang luar negeri, jadwal dan cara mendaftar CPNS 2024
Baca SelengkapnyaEkonom Prediksi Program Makan Siang Gratis Berujung pada Utang Luar Negeri
17 Februari 2024
Ekonom memprediksi, jika program makan siang gratis akan berujung pada penambahan utang luar negeri. Ini alasannya.
Baca SelengkapnyaTerkini: Prabowo-Gibran Unggul Begini Kata Walhi, Bapanas Sebut Bantuan Pangan Beras Kembali Disalurkan
15 Februari 2024
Pasangan Capres dan Cawapres) nomor urut dua Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul di hitung cepat.
Baca SelengkapnyaUtang Luar Negeri Naik jadi US$ 407,1 Miliar pada Akhir 2023, Begini Penjelasan Lengkap BI
15 Februari 2024
Bank Indonesia (BI) mengumumkan utang luar negeri (ULN) Indonesia pada kuartal keempat tahun 2023 naik menjadi US$ 407,1 miliar.
Baca SelengkapnyaCadangan Devisa Turun, Disedot Jatuh Tempo Bayar Utang Luar Negeri Pemerintah
9 Februari 2024
Cadangan devisa Indonesia menurun pada bulan pertama 2024 gara-gara pembayaran utang luar negeri. Masih dua kali lipat dari standar internasional.
Baca SelengkapnyaBank Indonesia Catat Utang Luar Negeri RI Capai Rp 6.230 Triliun
16 Januari 2024
Bank Indonesia (BI) mencatat posisi utang luar negeri RI per November 2023 sebesar US$ 400,9 miliar atau Rp 6.230 triliun.
Baca Selengkapnya
