TEMPO.CO, Jakarta - Sebagai tahap awal, Kementerian Perhubungan siap menyerahkan sebanyak 10 pelabuhan di bawah pengelolaan pemerintah kepada BUMN kepelabuhanan, PT Pelabuhan Indonesia I-IV.

Dirjen Perhubungan Laut A. Tonny Budiono mengatakan sebanyak sepuluh pelabuhan ini sudah siap dilakukan Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dengan perusahaan pelat merah pada akhir Desember 2016.

"Yang benar-benar bisa diluncurkan hanya yang dikelola KSOP, yang UPP tidak karena pengurusannya masih panjang," kata Tonny kepada Bisnis, Senin, 10 Oktober 2016.

Alasannya, tambah Tonny, Kementerian Keuangan melihat pelabuhan yang dikelola KSOP secara tupoksi sebenarnya bukan penyelenggara pelabuhan seperti UPP.

Tupoksi KSOP yang utama adalah menjaga keselamatan dan kelancaran arus barang di pelabuhan. Dengan demikian, Kementerian Keuangan menilai pelabuhan yang dikelola UPP belum dapat diserahkan kepada Pelindo I-IV.

Adapun sebelum KSP, 10 pelabuhan tersebut akan menandatangani kontrak Kerjasama Operasi (KSO) sebagai uji coba. Sementara itu, KSP penuh akan mulai berjalan pada Maret 2017. "Sementara KSO dulu. Kalau KSP nanti full manajemennya di bawah Pelindo," tegasnya.

Dia memastikan tidak hanya 10 pelabuhan yang akan diserahterimakan, tapi 50 pelabuhan akan dilakukan KSP dengan BUMN atau swasta hingga 50 pelabuhan.

Dari daftar Kemenhub, PT Pelindo I mendapatkan Pelabuhan Gunung Sitoli, dan PT Pelindo II menerima Pelabuhan Sintete. PT Pelindo III mendapatkan tiga pelabuhan, yakni Pelabuhan Bima, Badas, dan Lembar.

Sementara itu, PT Pelindo IV menerima paling banyak, antara lain Pelabuhan Bungkutoko, Pelabuhan Arar, Pelabuhan Bitung, Pelabuhan Manokwari, dan Pelabuhan Merauke.

Empat pelabuhan lainnya, seperti Pelabuhan Calang di Aceh, Labuan Bajo di NTT, Agats di Papua, dan Tobelo di Maluku Utara masih menunggu proses dari pemerintah.

BISNIS.COM