TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah akan meningkatkan kerja sama dengan pihak swasta dalam membangun transportasi. Menurut dia, hal itu penting dilakukan karena anggaran pendapatan dan belanja negara tidak mampu membiayai seluruh kebutuhan dalam pembangunan transportasi.

"Kesertaan swasta penting. BUMN dan swasta akan bersama-sama mengelola enam bandara dan 22 pelabuhan supaya ruang, waktu, dan personalia dapat digunakan untuk daerah-daerah terpencil," ujar Budi dalam Forum Diskusi Publik Sektor Transportasi di Thamrin Nine Hall, UOB Building, Jakarta, Senin, 10 Oktober 2016.

Baca:
Korupsi, Eks Pemimpin Partai Komunis Cina Dihukum Mati
Mendag Larang IKEA dan Ace Hardware Ekspansi bila...

Menurut data Kementerian Perhubungan, lima dari enam bandara yang akan dikerjasamakan pemanfaatannya adalah Bandara Samarinda Baru di Samarinda, Bandara Hanandjoedin di Tanjung Pandan, Bandara Kalimarau di Berau, Bandara Radin Inten II di Lampung, serta Bandara Juwata di Tarakan.

Adapun 14 pelabuhan dari 22 pelabuhan yang akan dikerjasamakan adalah Pelabuhan Aceh, Pelabuhan Gunung Sitoli, Pelabuhan Kalimantan Barat, Pelabuhan Sumbawa, Pelabuhan Nusa Tenggara Barat, Pelabuhan Bima, Pelabuhan Nusa Tenggara Timur, Pelabuhan Kendari, Pelabuhan Sorong, Pelabuhan Bitung, Pelabuhan Manokwari, Pelabuhan Jayapura, Pelabuhan Agats, dan Pelabuhan Tobelo.

Menurut Budi, kebutuhan pembiayaan infrastruktur bagi transportasi mencapai Rp 1.283 triliun pada 2015-2019. Padahal anggaran yang dimiliki pemerintah diperkirakan hanya Rp 491 triliun. "Hanya sepertiga. Karena itu, kami ajak pihak BUMN, BUMD, swasta, termasuk juga swasta internasional," ujarnya.

ANGELINA ANJAR SAWITRI