Tax Amnesty Tahap I, di Negara Inilah Mereka Menyimpan Harta  

Reporter

Editor

Mustafa moses

Selasa, 4 Oktober 2016 07:08 WIB

Presiden Joko Widodo menghadiri sosialisasi tax amnesty atau pengampunan pajak yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, 1 Agustus 2016. Sosialisasi Tax Amnesty di Kemayoran dihadiri 10.000 Orang TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Periode pertama amnesti pajak menghasilkan deklarasi luar negeri senilai Rp 952 triliun dan repatriasi senilai Rp 137 triliun. Dana tersebut paling banyak berasal dari Singapura.

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan dana repatriasi terbesar masuk dari Singapura, yaitu mencapai Rp 79,13 triliun. "Atau mencapai 57,71 persen dari total dana repatriasi," kata dia di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin, 3 Oktober 2016.

Cayman Island menjadi asal repatriasi terbesar kedua dengan dana senilai Rp 79,13 triliun atau 12,04 persen dari total repatriasi. Kemudian diikuti Hong Kong sebesar Rp 14,05 triliun atau 10,25 persen, Cina Rp 3,56 triliun atau 2,60 persen, dan Virgin Islands Rp 2,49 triliun atau 1,82 persen.

Deklarasi luar negeri juga didominasi oleh uang dari Singapura. Jumlahnya mencapai Rp 652,03 triliun atau 68,51 persen dari total deklarasi luar negeri. Di urutan kedua ada Virgin Islands yang menyumbang Rp 72,67 triliun atau 7,64 persen. Deklarasi luar negeri terbanyak lainnya datang dari Cayman Islands sebesar Rp 52,53 triliun atau 5,52 persen, Hong Kong sebesar Rp 38,70 triliun atau 4,07 persen, dan Australia sebesar Rp 33,15 triliun atau 3,48 persen.

Periode pertama amnesti pajak telah berakhir pada 30 September 2016. Jumlah harta yang dilaporkan sesuai dengan surat pernyataan harta (SPH) dalam periode tersebut mencapai Rp 3.625 triliun. Harta tersebut terdiri atas deklarasi dalam negeri senilai Rp 2.536 triliun, deklarasi luar negeri senilai Rp 952 triliun, dan repatriasi Rp137 triliun.

Uang tebusan yang masuk tercatat sebanyak Rp 89,2 triliun. Uang terdiri atas setoran orang pribadi (OP) non UMKM sebesar Rp 76,63 triliun, OP UMKM Rp 2,65 triliun, badan non-UMKM Rp 9,75 triliun, dan badan UMKM sebesar Rp 0,18 triliun.

Realisasi penerimaan amnesti pajak sesuai dengan surat setoran pajak (SSP) hingga periode pertama berakhir sudah mencapai Rp 97,2 triliun. Penerimaan terdiri atas uang tebusan sebesar Rp 93,8 triliun, pembayaran bukti permulaan sebesar Rp 0,35 triliun, dan pembayaran tunggakan sebesar Rp 3,06 triliun.

VINDRY FLORENTIN

Berita terkait

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

7 hari lalu

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

37 hari lalu

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

Respons Direktorat Jenderal Pajak terhadap pernyataan Prabowo Subianto yang membanggakan rasio pajak era Orba.

Baca Selengkapnya

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

40 hari lalu

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

Penggunaan meterai palsu secara marak bisa mengganggu sistem pajak dan merugikan negara

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

47 hari lalu

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

Rafael Alun Trisambodo, bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dalam putusan banding tetap menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. Dengan denda Rp 500 juta.

Baca Selengkapnya

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

5 Januari 2024

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

DJP Kemenkeu mencatat telah memungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik alias pajak digital sebesar Rp 16,9 triliun pada akhir 2023.

Baca Selengkapnya

KPK Yakin Rafael Alun akan Divonis Bersalah dalam Sidang Putusan Tipikor Hari Ini

4 Januari 2024

KPK Yakin Rafael Alun akan Divonis Bersalah dalam Sidang Putusan Tipikor Hari Ini

KPK meyakini PN Jakpus akan menyatakan bersalah terdakwa eks pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo dalam pembacaan vonis.

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Ungkit Jasa ke Negara Agar Dibebaskan, IM57: Jangan Kaburkan Tindakan Koruptif

3 Januari 2024

Rafael Alun Ungkit Jasa ke Negara Agar Dibebaskan, IM57: Jangan Kaburkan Tindakan Koruptif

Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha mengatakan jasa Rafael Alun sebagai abdi negara sudah terbayar melalui gaji dan fasilitas.

Baca Selengkapnya

Ganjar Kritik Sistem Perpajakan: Ruwet, Mestinya Diurus Lembaga di Bawah Presiden

12 Desember 2023

Ganjar Kritik Sistem Perpajakan: Ruwet, Mestinya Diurus Lembaga di Bawah Presiden

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengusulkan supaya pajak diurus oleh lembaga yang langsung di bawah presiden.

Baca Selengkapnya

Strategi Ganjar Genjot Pajak: Jangan Berburu di Kebun Binatang, Jangan Mancing di Kolam

12 Desember 2023

Strategi Ganjar Genjot Pajak: Jangan Berburu di Kebun Binatang, Jangan Mancing di Kolam

Calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, mengkritik implementasi sistem perpajakan di Indonesia yang menurutnya masih rumit.

Baca Selengkapnya

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

29 November 2023

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

Setelah tanggal 31 Desember 2023, masyarakat menggunakan NIK untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Begini caranya jadi NPWP

Baca Selengkapnya