TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah tengah mempertimbangkan dalam waktu dekat akan memberikan izin impor gula rafinasi langsung kepada pengusaha dari industri makanan dan minuman. Dengan begitu, diharapkan tak lagi terjadi kebocoran gula rafinasi di pasar konsumsi.
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan, dengan adanya dua hal itu, pihaknya akan mengetahui berapa sebetulnya kebutuhan gula rafinasi untuk industri makanan dan minuman. "Jangan sampai ada lagi ini (gula rafinasi) bocor (ke pasar)," ujarnya saat ditemui di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia, Jakarta Barat, Kamis, 29 September 2016.
Sebelumnya, izin impor gula rafinasi diberikan untuk badan usaha milik negara, seperti PT Perkebunan Negara, PT Rajawali Nusantara Indonesia, PT Pabrik Gula Rajawali, atau PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Nantinya izin impor gula rafinasi juga diberikan langsung kepada industri makanan dan minuman jika perusahaan telah menunjukkan kontrak pengadaan raw sugar dan menunjukkan faktur pajak perusahaan dari tahun sebelumnya.
Selain itu, Kementerian Perdagangan mengimbau pelaku industri makanan dan minuman agar tidak memperdagangkan gula rafinasi. "Kalau begitu kan nanti kami tahu neracanya, nih," ucap Enggar.
Enggar pun menginginkan para pemegang izin pengadaan gula rafinasi membuat program penciptaan lahan tebu. Lahan tebu ini akan digunakan untuk meningkatkan industri dalam negeri. "Sebagian mereka ada punya pabrik gula tebu, rafinasi itu untuk makanan dan minuman," tuturnya.
Menteri Enggar sebelumnya menduga gula rafinasi yang biasa dipakai untuk industri makanan dan minuman dibocorkan ke pasar oleh pihak tertentu. Namun dia mengatakan belum memiliki bukti atas apa yang dikatakannya itu. "Kami tak tahu jelas, sebenarnya berapa sih (jumlah gula) di industri makanan dan minuman.”
Dengan kebijakan tersebut, menurut Enggar, revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Gula bisa saja dilakukan. Namun, supaya jelas, dia menginginkan pihaknya meminta kelengkapan data terlebih dulu. "Kami punya basis data dulu."
Kementerian Perdagangan Sebut Sektor Penjualan Online Terbanyak Mendapat Keluhan dari Konsumen
9 hari lalu
Kementerian Perdagangan Sebut Sektor Penjualan Online Terbanyak Mendapat Keluhan dari Konsumen
Kementerian Perdagangan menyebut sektor penjualan online paling banyak dilaporkan keluhan konsumen lantaran banyak penipuan. Selain itu, Kemendag telah menutup setidaknya 223 akun yang diindikasi sebagai penipu.
