TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah sedang menyiapkan paket kebijakan ekonomi selanjutnya, paket kebijakan ekonomi ke-14. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan paket kebijakan kali ini akan menyasar sektor ekonomi digital atau e-commerce. "Sekarang sedang disiapkan perpresnya," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 27 September 2016.

Sebelumnya, dalam rapat terbatas tentang pengembangan ekonomi digital, Presiden Joko Widodo ingin Indonesia ikut ambil bagian di sektor ekonomi digital. Saat hadir di pertemuan G-20 di Cina beberapa waktu lalu, negara-negara lain sudah mulai mengembangkan ekonomi berbasis digital. "Kami tidak boleh tertinggal," kata Jokowi ketika itu. Menurut dia, Indonesia mempunyai potensi yang besar di sektor ekonomi digital.

Agar bisa bersaing, Jokowi melanjutkan, Indonesia mesti melakukan terobosan di sektor e-commerce. Salah satunya ialah mendukung pelaku start-up dengan memberikan akses modal agar terus tumbuh dan berkelanjutan. "Sebagai langkah awal, harus membangun channel system platform logistic dunia dan produk-produk yang berada di kampung (desa)," ucapnya.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menambahkan, kementerian atau lembaga terkait akan mempercepat proses pembuatan paket kebijakan yang tengah disiapkan dalam bentuk peraturan presiden (perpres). Sejauh ini ada 31 inisiatif yang disiapkan dalam draf perpres.

Tiga puluh satu inisiatif itu, menurut Rudiantara, secara garis besar terdiri atas tujuh isu utama. Ia menyebutkan tujuh isu tersebut ialah sumber daya manusia dan pendidikan, pendanaan, perpajakan, perlindungan konsumen, keamanan cyber, logistik, serta infrastruktur komunikasi.

Rudiantara menargetkan pada pertengahan 2018 pengembangan tujuh sektor itu bisa selesai. "Untuk mengejar target (pasar e-commerce) US$ 130 miliar pada 2020," kata dia.

ADITYA BUDIMAN