Menteri BUMN, Rini Soemarno. ANTARA/Sigid Kurniawan
TEMPO.CO, Jakarta - Rencana pembentukan induk usaha (holding) badan usaha milik negara masih belum rampung. "Pada dasarnya secara konsep, sudah diterima. Namun ada banyak hal yang harus diselesaikan," ucap Menteri BUMN Rini Soemarno seusai rapat koordinasi holding BUMN di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Senin, 26 September 2016.
Rini tak menjelaskan daftar hal yang harus diselesaikan. Namun ia mengatakan pemerintah kini tengah mendetailkan persoalan agar lebih jelas. Komunikasi dengan semua pemangku kepentingan terkait pun terus dilakukan. "Kami sudah berbicara dengan direksi dan dewan komisaris. Nantinya akan berbicara dengan serikat pekerja," ujarnya.
Rini menuturkan pemerintah kini menargetkan empat holding BUMN bisa terbentuk akhir tahun ini. Holding tersebut antara lain di bidang energi, pangan, tambang, dan perumahan.
Rini sebelumnya menargetkan enam holding bisa terbentuk akhir tahun ini setelah revisi Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas selesai. Enam holding BUMN tersebut untuk tambang, minyak dan gas, infrastruktur, keuangan, perumahan, serta pangan.
Rapat koordinasi holding turut dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti, dan Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero) Arif Budiman.
