TEMPO.CO, Jakarta - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bekerja sama dengan Kepolisian RI mendukung kegiatan investasi di Indonesia. Kedua pihak menandatangani pedoman kerja tentang koordinasi perlindungan dan keamanan bagi dunia usaha.

Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan kegiatan investasi perlu terus didukung untuk memperbaiki ekonomi. "Tinggal investasi yang bisa diandalkan untuk memotori pertumbuhan ekonomi hingga tiga tahun ke depan," katanya di kantor BKPM, Jakarta, Senin, 19 September 2016.

Menurut Thomas, faktor pendorong ekonomi selain investasi saat ini sudah tak bisa berpengaruh maksimal. Pengeluaran pemerintah terpaksa dipangkas akibat target penerimaan yang tak tercapai. Ekspor pun masih melambat. Perlambatan ekspor diprediksi terus terjadi hingga tahun ini.

Aspek lain adalah konsumsi. Sektor konsumsi Indonesia masih terhitung kuat. "Tapi sudah tidak bisa digenjot lagi," kata Thomas. Pasalnya, konsumsi yang dikeluarkan sudah mencapai batas maksimum pengeluaran. Kalaupun terpaksa digenjot, caranya hanya dengan utang.

Baca Juga: Kantongi 3 Suara Parpol, Yusril Pede Aja Maju di Pilkada DKI

Thomas menambahkan, perlambatan ekonomi yang terjadi secara global menyebabkan semua negara menjadi kompetitif. Mereka berlomba menyediakan kemudahan investasi agar negara mendapatkan suntikan dana.

Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian mengatakan Indonesia membutuhkan iklim investasi yang kompetitif untuk bisa bersaing. Iklim investasi bisa diciptakan melalui promosi, menyederhanakan perizinan, dan memberikan jaminan infrastruktur. Selain itu, pemerintah harus memberikan jaminan kepastian hukum dan keamanan. "Tugas polisi ada di kedua jaminan itu," tuturnya.

Tito menambahkan, jaminan keamanan yang diberikan bisa berupa bantuan saat demonstrasi, aksi mogok kerja, hingga tindakan premanisme. "Dari preman beneran sampai preman berseragam," katanya, yang disambut tawa.

Simak Pula: Menonton Mario Teguh di TV, Ini yang Dirasakan Kiswinar

Dalam pertemuan dengan BKPM tersebut, Tito membawa serta 10 kepala kepolisian daerah dari daerah yang dinilai berpotensi investasi tinggi. Kesepuluh wilayah tersebut di antaranya Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Selatan.

Tito memerintahkan jajarannya mendukung program pemerintah menggenjot investasi. "Bantu memberi ‘karpet merah’ bagi investor."

VINDRY FLORENTIN