Bos Triputra Group, Rachmat Theodore Permadi, Ikut Tax Amnesty

Reporter

Jumat, 16 September 2016 12:34 WIB

Pimpinan Grup Astra, Theodore Permadi Rachmat. youtube.com

TEMPO.CO, Jakarta - Pengusaha Rachmat Theodore Permadi mendatangi Kantor Wilayah Pajak Gedung Sudirman, Jakarta Pusa,t siang ini, 16 September 2016, untuk mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty.

Kabar keikutsertaan Rachmat Theodore Permadi awalnya beredar di kalangan wartawan melalui pesan pendek bahwa Direktur Jenderal Pajak akan memberikan surat keterangan pengampunan pajak kepadanya.

“Pukul 11.00, Dirjen Pajak akan memberikan surat keterangan pengampunan pajak lagi ke wajib pajak besar, Rachmat Theodore Permadi, di Gedung Sudirman Direktorat Jenderal Pajak,” seperti dikutip dari grup wartawan, Jumat, 16 September 2016.

Menurut staf kantor Ditjen Pajak Gedung Sudirman, Teddy, Rachmat Theodore Permadi dikabarkan tiba di lokasi pada pukul 10.50. Awak media tidak mendapat kesempatan untuk melihat langsung proses pengampunan pajak pendiri Triputra Group ini. Proses pendaftaran tax amnesty pribadi dilakukan hanya kurang dari 15 menit.

"Iya, tadi Pak T.P. Rachmat ke sini. Cuma baru ngasih kabar ke rekan-rekan wartawan pas last minute," ujar seorang staf Kantor Wilayah Pajak Besar Gedung Sudirman, Jakarta Pusat.

Kabar itu dibenarkan oleh petugas keamanan gedung. Seusai proses pelaporan pajak, Rachmat Theodore Permadi langsung bergegas menumpang mobil Lexus-nya keluar dari halaman Gedung Sudirman. “Tadi (Rachmat) ke sini. Terus baru pulang naik mobil Lexus,” tuturnya.

Di tempat yang sama, wartawan juga berhasil menemui Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi. Namun ia enggan berkomentar tentang kedatangan Rachmat Theodore Permadi. “Enggak, enggak tahu saya,” ucap Ken.

DESTRIANITA

Baca:
Singapura Jegal Tax Amnesty, Darmin: Kami Sudah Menduga
Basaria: KPK Belum Hentikan Kasus BLBI dan Bank Century






Advertising
Advertising

Berita terkait

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

5 hari lalu

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

35 hari lalu

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

Respons Direktorat Jenderal Pajak terhadap pernyataan Prabowo Subianto yang membanggakan rasio pajak era Orba.

Baca Selengkapnya

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

38 hari lalu

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

Penggunaan meterai palsu secara marak bisa mengganggu sistem pajak dan merugikan negara

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

46 hari lalu

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

Rafael Alun Trisambodo, bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dalam putusan banding tetap menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. Dengan denda Rp 500 juta.

Baca Selengkapnya

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

5 Januari 2024

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

DJP Kemenkeu mencatat telah memungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik alias pajak digital sebesar Rp 16,9 triliun pada akhir 2023.

Baca Selengkapnya

KPK Yakin Rafael Alun akan Divonis Bersalah dalam Sidang Putusan Tipikor Hari Ini

4 Januari 2024

KPK Yakin Rafael Alun akan Divonis Bersalah dalam Sidang Putusan Tipikor Hari Ini

KPK meyakini PN Jakpus akan menyatakan bersalah terdakwa eks pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo dalam pembacaan vonis.

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Ungkit Jasa ke Negara Agar Dibebaskan, IM57: Jangan Kaburkan Tindakan Koruptif

3 Januari 2024

Rafael Alun Ungkit Jasa ke Negara Agar Dibebaskan, IM57: Jangan Kaburkan Tindakan Koruptif

Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha mengatakan jasa Rafael Alun sebagai abdi negara sudah terbayar melalui gaji dan fasilitas.

Baca Selengkapnya

Ganjar Kritik Sistem Perpajakan: Ruwet, Mestinya Diurus Lembaga di Bawah Presiden

12 Desember 2023

Ganjar Kritik Sistem Perpajakan: Ruwet, Mestinya Diurus Lembaga di Bawah Presiden

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengusulkan supaya pajak diurus oleh lembaga yang langsung di bawah presiden.

Baca Selengkapnya

Strategi Ganjar Genjot Pajak: Jangan Berburu di Kebun Binatang, Jangan Mancing di Kolam

12 Desember 2023

Strategi Ganjar Genjot Pajak: Jangan Berburu di Kebun Binatang, Jangan Mancing di Kolam

Calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, mengkritik implementasi sistem perpajakan di Indonesia yang menurutnya masih rumit.

Baca Selengkapnya

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

29 November 2023

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

Setelah tanggal 31 Desember 2023, masyarakat menggunakan NIK untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Begini caranya jadi NPWP

Baca Selengkapnya