TEMPO.CO, Surabaya -- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan akan menambah peran kalangan swasta dalam sistem transportasi dan logistik nasional. Sebab dalam waktu dekat, Kementerian Perhubungan bakal merevisi rute-rute program Tol Laut yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.

“Pendulum Nusantara atau Tol Laut itu tetap (dilaksanakan), tapi ada peran komersial supaya jangan ada rivalitas,” ujarnya di Terminal Teluk Lamong Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Kamis, 8 September 2016.

Berdasarkan survei penelitian yang dilakukan Kementerian Perhubungan, terjadi rivalitas antara penyedia jasa trasportasi swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mendapat mandat pengoperasian rute Tol Laut. “Ada rivalitasnya dengan swasta nggak? Katanya ada. Ya kita hilangkan rivalitas itu,” tutur Budi.

Apalagi, peminatnya masih sedikit. “Saya tanya sama teman-teman berapa persen, ada yang masih 40 ada yang 60. Artinya kurang,” ujarnya.

Menurut bekas Direktur Utama PT Angkasa Pura II itu, Tol Laut membutuhkan peningkatan kinerja atau perbaikan supaya dapat lebih efisien. “Nanti pada pertengahan bulan atau akhir bulan ini ada suatu re-route (pengaturan rute ulang).”

Selanjutnya, penambahan peran swasta tersebut akan disesuaikan dengan kapasitas pelayaran yang dibutuhkan. Meskipun belum menentukan perusahaan mana yang dilibatkan pada rute-rute tertentu, pihaknya mempertahankan BUMN pelayaran yakni PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI). “Pelni terus untuk tahun ini, namun akan ada perimbangan antara BUMN dengan swasta," katanya.

Revisi Tol Laut tersebut bertujuan agar tidak terjadi duplikasi rute-rute yang telah dioperasikan swasta. Duplikasi rute menyebabkan rivalitas bisnis BUMN pelayaran Pelni dengan pihak swasta yang lebih dulu mengoperasikan rute-rute Tol Laut. "Contoh, Jakarta-Papua itu enggak perlu ada, cukup Ujung Pandang-Papua karena Jakarta-Ujung Pandang, kan sudah komersial. Jadi tidak perlu disubsidi lagi," katanya dalam rapat koordinasi dengan Anggota Komisi V DPR di Jakarta, Rabu, 7 September 2016.

Pelni menjalankan penugasan dari pemerintah pusat untuk mengoperasikan 6 trayek Tol Laut. Penugasan kepada Pelni tertuang dalam Peraturan Presiden No.106 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo tanggal 1 Oktober 2015.

Selain Pelni, perusahaan pelayaran swasta PT Atosim Lampung Pelayaran (PT ALP) juga melayani trayek Tol Laut atau Short Sea Shipping untuk pengiriman barang Lampung-Surabaya. Kapal berbobot 15 ribu gross tonnage itu sanggup memuat 200 kendaraan, dari mobil sedan hingga truk trailer. Pelayaran juga dapat mengangkut penumpang dengan kapasitas 500 orang.

ARTIKA RACHMI FARMITA